Jakarta, Petrominer – Di tengah tren perdagangan dunia yang semakin mengedepankan aspek green pada produk manufakturnya, industri Indonesia harus bisa bersaing dalam mengembangkan teknologi energi terbarukan dan berbagai kebijakan untuk mengurangi emisi karbon selambatnya pada tahun 2050.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, dekarbonisasi di Indonesia harus segera dimulai secepatnya. Dengan bergantung pada sektor listrik, maka kedepannya lebih dari 2/3 pembangkit listrik di Indonesia harus dipasok dari energi baru dan terbarukan (EBT).
“Ini menyiratkan bahwa pengembangan EBT harus ditingkatkan 7 hingga 8 kali lipat, termasuk efisiensi energi di sisi permintaan, dan mulai menghentikan pembangkit listrik termal untuk mengakomodasi EBT skala besar, dan modernisasi jaringan kita,” ujar Fabby dalam pembukaan the 4th Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021, yang digelar secara virtual, Senin (20/9).
Dalam kesempatan itu, dia juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk 20 besar negara yang terdampak parah akibat dampak perubahan iklim berupa cuaca ekstrim.
Karena itulah, Ketua Dewan Penasihat Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto mengatakan bahwa Indonesia perlu dukungan sosial politik yang jelas dan tepat untuk mengawal proses transisi energi.
Menurutnya Kuntoro, Pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang penting diantaranya untuk segera menyusun rencana energi nasional yang terintegrasi, memitigasi dampak transisi energi terhadap industri bahan bakar fosil, menggunakan teknologi rendah karbon dalam industri transportasi, dan mempertimbangkan prinsip berkeadilan selama masa transisi.
“Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penghentian pengembangan energi bahan bakar fosil sangat penting, karena jika tidak, akan terlambat dan terlalu mahal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa proses transisi energi perlu dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Beberapa langkah yang akan ditempuh untuk dekarbonisasi sistem energi Indonesia adalah dengan mempercepat upaya peralihan ke EBT dan pengembangan sumber EBT.
“Strategi lainnya ialah dengan program efisiensi energi dengan mempertimbangkan keselarasan antara pengaturan sumber dayanya, variabel kebijakan keuangan, dan peran seluruh sektor,” ujar Suharso.
Dia optimis Indonesia dapat mencapai net zero emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat. Saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pertama kalinya telah menerapkan aspek green dengan memasukkan penanganan perubahan iklim, melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim yang menjadi agenda prioritas nasional.
Hal senada juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.
Terkait proyeksi netral karbon di tahun 2060, Arifin menyatakan bahwa berdasarkan skenario yang telah disusun oleh pemerintah, kebutuhan listrik di tahun 2060 diproyeksikan mencapai 1.885 terra watt hours (Twh),
Untuk memenuhi kebutuhan listrik dan mencapai net zero emission tersebut, ada beberapa peta langkah kebijakan. Di antaranya phasing out PLTU batubara, pengembangan EBT secara masif, pengembangan interkoneksi super grid Indonesia dan pelaksanaan konservasi energi.
“Semua kebutuhan listrik tersebut akan sepenuhnya dipasok oleh pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan pada tahun 2060. Penambahan kapasitas variabel energi terbarukan seperti surya dan angin secara masif akan dilakukan mulai tahun 2031. Sementara pemanfaatan energi panas bumi dan hidro akan juga dioptimalkan agar mampu menjaga keseimbangan sistem,” ungkap Arifin.
Tinggalkan Balasan