tsJakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia berpeluang besar untuk memposisikan diri sebagai pusat produksi PLTS di kawasan Asia dan Pasifik. Selain meningkatkan daya saing, pengembangan industri PLTS domestik dan ekspor teknologi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru menggantikan batubara yang mulai memasuki masa senja.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan permintaan teknologi fotovoltaik (photovoltaic/PV) global akan terus meningkat seiring target net zero emission (NZE) di banyak negara. Inovasi teknologi sel surya meningkatkan efisiensi dan keandalan, sehingga menurunkan biaya teknologi.
“Selain itu, tingginya permintaan PLTS global membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi alternatif rantai pasok yang selama ini didominasi China,” ungkap Fabby, Selasa (5/8).
Menurutnya, negara-negara Asia, Eropa, Afrika, Amerika Latin kini mencari alternatif rantai pasok dengan mempertimbangkan efisiensi logistik sebagai faktor utama. Indonesia yang berada di jantung Asia Tenggara dengan akses ke Asia dan Pasifik, memiliki peluang besar untuk memosisikan diri sebagai pusat produksi PLTS di kawasan. Selain meningkatkan daya saing, pengembangan industri PLTS domestik dan ekspor teknologi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru menggantikan batu bara yang mulai memasuki masa senja.
Fabby juga menyoroti Indonesia mempunyai mineral kritis yang melimpah untuk industri PLTS. Karena itulah, Satgas Hilirisasi didesak untuk menjadikan pengembangan mineral untuk teknologi energi bersih sebagai prioritas strategis dalam mendukung transisi energi.
“Upaya ini juga perlu didukung dengan penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal, perbaikan regulasi pengadaan dan tarif, harmonisasi bea masuk komponen rantai pasok, serta penetapan preferensi harga untuk mendorong penggunaan modul lokal,” tegasnya.
Peta Jalan
RUKN 2025–2060 menargetkan kebutuhan PLTS yang meningkat, mencapai hingga 108,7 GW pada tahun 2060. Selain itu, Indonesia melalui RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan kapasitas terpasang PLTS sebesar 17,2 GW.
Menurut Fabby, ambisi ini perlu didukung dengan perencanaan dan implementasi di luar mekanisme formal seperti RUPTL. Adopsi PLTS yang masif perlu didukung dengan penguatan ekosistem industri PLTS melalui penyusunan peta jalan yang terpadu dan komprehensif untuk membangun industri PLTS terintegrasi mulai dari pengolahan silika menjadi silikon hingga manufaktur sel dan modul surya.
“Hal ini penting untuk menjamin ketahanan dan kemandirian industri PLTS di tengah ketidakpastian geopolitik,” tegasnya.
Untuk itu, IESR bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan Peta Jalan Rantai Pasok Industri Fotovoltaik Terintegrasi di Indonesia. Kajian ini memuat lima peta jalan dan strategi untuk meningkatkan permintaan, produksi, penyelarasan kerangka kebijakan, pegembangan teknologi kunci, serta penciptaan lapangan kerja.
Kajian ini menyodorkan strategi pengembangan rantai pasok fotovoltaik dalam tiga tahapan, yaitu jangka pendek (2025–2030), jangka menengah (2031–2040), dan jangka panjang (2041–2060). Kajian ini juga merekomendasikan agar pemerintah memperkuat fondasi industri fotovoltaik nasional melalui penetapan peta jalan strategis dan pembentukan kelompok kerja lintas sektor, sebagai langkah konkret harmonisasi kebijakan investasi, industri, dan proyek strategis energi surya seperti green corridor ke Singapura.
“Seluruh inisiatif ini dapat diintegrasikan melalui pembentukan konsorsium nasional, sebagai wadah sinergi dari hulu ke hilir untuk membangun industri surya yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan,” ujar Fabby.
