Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sumedang, Jawa Barat. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Insitute for Essential Services Reform (IESR) mendesak Pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk mengkaji asumsi-asumsi yang dipakai selama ini dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Pemerintah juga diminta meninggalkan paradigma lama dalam perencanaan ketenagalistrikan yang masih mengedepankan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan alasan batubara merupakan energi murah dan lebih handal.

Sistem kelistrikan di Jawa-Bali dan Sumatera dapat dipenuhi kebutuhan listriknya secara handal dengan pasokan listrik dari pembangkit energi terbarukan (EBT) yang lebih tinggi kapasitasnya ketimbang yang direncanakan dalam RUPTL PLN 2018-2027. Demikian kesimpulan dari Kajian Peta Jalan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia: Bagaimana Energi Terbarukan Dapat Melistriki Jawa-Bali dan Sumatera, yang dipaparkan, Kamis (21/2).

“Kami berharap kajian ini dapat menjadi referensi pembahasan RUKN yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan penyusunan RUPTL PLN 2019-2028 dan seterusnya,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

IESR juga mendesak Kementerian ESDM dan PLN untuk meninjau ulang rencana pembangunan PLTU batubara yang ada saat ini dengan memperhitungkan trend pertumbuhan permintaan listrik dan biaya teknologi pembangkit EBT terkini untuk mengembangkan skenario penyediaan listrik jangka panjang yang rendah karbon. Alasannya, hasil RUKN dan RUPTL harus mengakomodasi kepentingan publik melalui proses penyusunan yang transparan dan partisipatif, melibatkan universitas, para ahli, lembaga think-tank, dan masyarakat.

“Untuk mendorong pembangunan pembangkit EBT dalam skala besar, maka pemerintah perlu memperbaiki kerangka kebijakan dan regulasi serta iklim investasi yang dapat menstimulus investasi EBT oleh publik dan swasta secara efektif, serta menghilangkan hambatan-hambatan investasi EBT. Pemerintah juga dapat memberikan target yang ambisius kepada PLN untuk mengembangkan pembangkit EBT dan menyederhanakan proses serta prosedur kontrak dengan pembangkit EBT swasta,” tegasnya.

Hasil Kajian

Menurut Fabby, kajian tersebut juga menemukan bahwa penetrasi listrik EBT sebesar 43 persen tidak mengurangi kehandalan pasokan listrik. Dari sisi biaya, dengan mengakomodasi pembangkit EBT yang lebih tinggi dari proyeksi 23 persen pada tahun 2025 sesuai skenario RUPTL, simulasi biaya sistem yang dihasilkan tidak terlalu berbeda.

Ini artinya walaupun porsi energi terbarukan lebih besar, biaya produksi tenaga listrik di sistem Jawa-Bali dan Sumatera tidak lebih mahal jika dibandingkan sistem dengan porsi PLTU batubara lebih besar.

“Kajian ini mematahkan mitos yang selama ini dipercayai perencana kelistrikan di Pemerintah dan PLN bahwa apabila pembangkit energi terbarukan porsinya lebih banyak akan membuat biaya produksi listrik lebih mahal dan sistem menjadi kurang handal,” ujarnya.

Sebaliknya, jelas Fabby, hasil simulasi dalam kajian ini menunjukkan bahwa dengan perhitungan laju pertumbuhan permintaan yang lebih rasional berdasarkan trend sebelumnya dan dengan memasukkan parameter biaya investasi pembangkit energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi saat ini maka kapasitas pembangkit energi terbarukan yang diintegrasikan dapat lebih besar dengan biaya produksi listrik yang masih kompetitif. Selain itu, risiko stranded assets (aset terdampar) juga lebih rendah dibanding dengan sistem yang didominasi oleh PLTU Batubara.

Bahkan hasil dari salah satu skenario porsi EBT yang lebih tinggi dan penghematan energi yang realistis mengindikasikan adanya penghematan biaya modal (capital expenditure) sebesar 20 persen atau setara dengan US$ 10 miliar (Rp 140 triliun) dari skenario RUPTL 2018-2027. Selain itu, dengan adanya penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi, maka didapatkan manfaat-manfaat sosial, kesehatan, penurunan emisi CO2 serta penurunan risiko aset terdampar PLN di kemudian hari.

Kajian tersebut dilakukan oleh IESR dan Monash Grid Innovation Hub dari Monash University (Australia), dengan dukungan teknis dari Agora Energiewende (Jerman). Kajian dilakukan selama lebih dari 10 bulan dengan berbasis pada RUPTL 2018-2027. Tim riset Monash University, Agora Energiewende, dan IESR membangun model sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera dan kemudian membuat skenario-skenario alternatif dari RUPTL dan data-data pembangkitan serta jaringan di kedua sistem tersebut.

Menurut Ariel Liebman dari Monash University, kajian ini mengintegrasikan investasi untuk pembangkitan dan pengembangan transmisi, serta merupakan yang pertama kalinya dilakukan untuk Indonesia. Kajian ini menggunakan PLEXOS dari Energy Exemplar, salah satu perangkat lunak tercanggih dan terbaik di dunia untuk perencanaan sistem energi.

“Dengan mengintegrasikan perangkat lunak perencanaan kelistrikan yang paling mutakhir saat ini, dan mempertimbangkan kebutuhan listrik di masa depan yang lebih rasional serta memperhitungkan biaya investasi pembangkit EBT dan energi fosil yang terbaru ke dalam sebuah model tunggal, kami bisa memperoleh solusi EBT yang tidak saja layak tapi juga dengan biaya yang terjangkau untuk sistem Jawa-Bali dan Sumatera,” jelas Ariel Liebman, yang juga kepala tim riset dan pemodel utama dalam kajian tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here