Guru Besar ITS Surabaya, Mukhtasor.

Jakarta, Petrominer – Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Mukhtasor, minta Pemerintah berhati-hati dalam rencana pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan digantikan oleh Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK). Pemerintah juga diminta untuk menghindari risiko berbahaya dalam pembentukan BUMNK Migas tersebut.

“Pemerintah harus berhati-hati. Rencana ini bukan hanya memberikan harapan atas peluang perbaikan tata kelola hulu migas, tetapi justru yang sangat penting diperhatikan adalah mitigasi risiko yang berbahaya,” ujar Mukhtasor, Rabu (26/2).

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) ini menjelaskan bahwa risiko tersebut terletak pada lembaga mana yang akan ditunjuk oleh Undang-undang untuk menangani tata kelola hulu migas, menjadi BUMNK tersebut.

Mukhtasor menyampaikan hal ini terkait munculnya isu publik mengenai tata kelola hulu migas beberapa waktu terakhir. Diantara berita yang beredar menyatakan bahwa Pertamina siap menggantikan SKK Migas

Isu ini terkait dengan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Ketentuan yang menarik perhatian publik adalah rencana pembubaran SKK Migas dengan digantikan oleh BUMNK.

“Pemerintah jangan sampai memindahkan kewenangan urusan hulu migas kepada BUMN yang tata kelolanya biasa-biasa saja. Apalagi BUMN yang sebentar-sebentar ganti Direksi atau Plt Direksi dan disertai sengatan bau busuk,” tegasnya.

Mukhtasor mengingatkan bahwa tata kelola hulu migas itu menangani aset cadangan migas milik negara yang jumlahnya sangat besar. Tidak hanya itu, BUMNK itu juga akan menangani kontrak-kontrak bernilai bisnis skala raksasa.

“Banyak fihak memberi perhatian. Bahkan mafia migas juga. Jangan sampai mengambil risiko menyerahkannya kepada BUMN yang punya catatan blunder-blunder tata kelola,” ucapnya.

Mengenai kesiapan Pertamina menerima tugas itu, Mukhtasor tidak memberi jawaban khusus. Namun dia memberikan penekanan, banyak perusahaan kalau ditawari kewenangan mengelola monetisasi cadangan migas nasional pasti akan tertarik.

“Marilah kita berfikir dalam konteks besar Indonesia. Rekam jejak BUMN-BUMN itu tidak sulit diakses. Baik jejak digital ataupun jejak legal. Jadi tidak sulit mencari tahu apakah suatu BUMN itu tata kelolanya amburadul, apakah menjadi sasaran operasi mafia dan sebagainya. Ada tidak BUMN yang prestasinya tergolong baik tetapi direksinya justru diganti? Ada. Bahkan ada BUMN yang mudah saja ganti-ganti AD/ART dan direksi. BUMN seperti ini kalau ditambahi urusan hulu migas, berbahaya. Dalam investasi itu ada pesan bijak, janganlah engkau menaruh telor kedalam hanya satu keranjang, Bahaya. Apalagi kalau keranjang itu sering bergoyang. Bisa tumpah. Telor kita bisa pecah semua. Buatlah beberapa keranjang,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here