Jakarta, Petrominer — PT PLN (Persero) tandatangani Nota Kesepahaman (MoU) jual beli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan tujuh Pemerintah Daerah dan Kota dengan kapasitas 100 megawatt (MW). Ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus gencar meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam proses bisnis kelistrikannya.

MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan para perwakilan dari 7 pemda tersebut di kantor pusat PLN, Senin (5/12).

Ketujuh pemda tersebut adalah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar.dengan perincian untuk Jakarta 4×10 MW dan 6 kota lainnya masing-masing 10 MW.

Berdasarkan kesepakatan awal itu, PLN akan membeli tenaga listrik dari PLTSa seharga 18,77 sen dolar AS atau setara Rp 2.496 per kwh nya untuk Tegangan Tinggi dan Menengah. Sementara untuk Tegangan Rendah, PLN akan membeli seharga 22,43 sen.

Kontrak pembelian ini berlangsung selama 20 tahun. Semua menggunakan skema BOOT atau Buy, Own, Operate, and Transfer. Sementara pengembangan PLTSa menggunakan thermal process atau pemanfaatan panas melalui thermochemical.

Melalui penandatanganan MoU ini, berarti PLN telah melaksanakan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 Februari 2016. Tidak hanya itu, PLN juga menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa dengan tarif flat selama 20 tahun.

Dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli listrik PLTSa ini menunjukkan komitmen PLN untuk terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi sehingga target rasio elektrifikasi sebesar 98 persen tahun 2019 dan target porsi EBT 23 persen tahun 2025 dapat tercapai.

Menurut Direktur Perencanaan Korporat PLN, Nicke Widyawati, PLN akan menjamin tahapan yang harus dilakukan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) ini.

“PLN akan mereview studi kelayakan , studi lingkungan, dan studi interkoneksi yang dibuat oleh pengembang, selanjutnya review tersebut akan diteruskan ke Dirjen EBTKE untuk kemudian didapatkan penetapan bagi pengembang sebagai pengelola tenaga listrik berbasis sampah kota,” kata Nicke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here