Jakarta, Petrominer — Permintaan listrik untuk pusat data (data center) di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, diproyeksikan meningkat empat kali lipat hingga 2035. Rocky Mountain Institute (RMI) menilai pertumbuhan tersebut perlu diimbangi perencanaan sistem kelistrikan yang adaptif agar investasi pembangkit dan jaringan sesuai dengan kebutuhan aktual.
Dalam laporan berjudul “The Importance of Data Center Flexibility in Southeast Asia,” RMI menjelaskan bahwa pembangunan pusat data berlangsung cepat, terkonsentrasi di lokasi tertentu, dan dapat direalisasikan secara bertahap. Karena itu, kapasitas listrik yang diajukan untuk penyambungan ke jaringan belum tentu langsung digunakan sepenuhnya.
“Proyeksi permintaan listrik pusat data tidak seharusnya otomatis diterjemahkan menjadi pembangunan pembangkit dan jaringan dalam skala penuh sejak awal. Investasi yang terlalu cepat berisiko menghasilkan aset yang kurang dimanfaatkan, sedangkan investasi yang terlambat dapat menghambat pengembangan proyek,” ungkap Direktur Regional RMI untuk Asia Tenggara, Wini Rizkiningayu, Kamis (22/10).
Menurut Wini, verifikasi kesiapan proyek, transparansi kebutuhan listrik, perencanaan bertahap, dan fleksibilitas beban diperlukan untuk menekan risiko tersebut.
Di Indonesia, cadangan kapasitas yang tinggi dan perjanjian jual beli listrik jangka panjang di sistem Jawa-Madura-Bali menunjukkan pentingnya perkiraan kebutuhan listrik yang adaptif dan keputusan investasi yang bertahap. Komitmen pembelian listrik jangka panjang dapat mengurangi fleksibilitas sistem dalam memenuhi perubahan kebutuhan listrik dan perkembangan teknologi.
“Namun, pengalaman tersebut tidak berarti bahwa pertumbuhan pusat data akan otomatis menimbulkan kelebihan kapasitas baru. Pelajaran utamanya adalah perlunya menguji kebutuhan investasi melalui beberapa skenario beban sebelum mengambil komitmen jangka panjang,” tegasnya.
Laporan RMI juga memuat pemodelan indikatif sistem kelistrikan di Semenanjung Malaysia. Dalam skenario dasar, beban pusat data sekitar 5 gigawatt (GW) pada 2030 diasumsikan beroperasi selama 24 jam sehari, bersamaan dengan berakhirnya sebagian perjanjian jual beli listrik PLTU dan berkurangnya kapasitas pembangkit batubara.
Berdasarkan asumsi model tersebut, kombinasi pertumbuhan pusat data dan pengurangan kapasitas batu bara mendorong kebutuhan tambahan pembangkit, termasuk pembangkit gas dan tenaga surya. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan bauran pembangkit tidak serta-merta mengharuskan seluruh tambahan kebutuhan listrik dipenuhi oleh pembangkit gas.
Kebutuhan investasi dapat berubah jika pusat data menerapkan fleksibilitas beban, seperti mengurangi konsumsi saat beban puncak (peak shaving) atau menggeser sebagian penggunaan listrik ke waktu lain (load shifting). Dalam skenario load shifting, fleksibilitas tersebut berpotensi menghindari atau menunda kebutuhan hingga 800 megawatt (MW) kapasitas pembangkit gas serta memungkinkan integrasi sekitar 4,6 GW kapasitas baru pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan biaya sistem lebih rendah dibandingkan skenario beban yang tidak fleksibel.
RMI menegaskan pemodelan tersebut hanya mencakup sistem kelistrikan Semenanjung Malaysia, bukan Indonesia. Karena itu, angka kapasitas dan potensi penghematan investasi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai proyeksi kebutuhan pembangkit di Indonesia.
Meski demikian, Indonesia dapat mengkaji berbagai skenario kebutuhan listrik pusat data, mulai dari pola konsumsi tetap selama 24 jam hingga pola yang memungkinkan sebagian beban dikurangi atau digeser pada jam tertentu. Perbandingan ini dapat membantu memperkirakan kebutuhan pembangkit dan jaringan, biaya sistem, serta peluang integrasi energi terbarukan.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah skema interkoneksi fleksibel, tanpa harus menghentikan seluruh operasi pusat data. Pasokan untuk layanan kritis tetap dijaga, sedangkan pekerjaan komputasi yang tidak sensitif terhadap waktu dapat dijadwalkan ulang. Baterai dan sistem energi di lokasi juga dapat digunakan untuk mengurangi beban jaringan pada jam-jam kritis.
Wini mengatakan, dengan perencanaan dan insentif yang tepat, pertumbuhan pusat data dapat membuka peluang investasi energi hijau, penyimpanan energi, modernisasi jaringan, dan pengembangan fleksibilitas dari sisi permintaan. Tujuannya bukan memperlambat pertumbuhan pusat data, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut didukung oleh sistem kelistrikan yang andal, terjangkau, dan adaptif, serta tidak memindahkan beban lingkungan ke komunitas lokal.
Dia menambahkan, manfaat pertumbuhan pusat data tidak terjadi secara otomatis. Dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan bergantung pada sumber listrik, efisiensi energi dan air, teknologi pendinginan, pemilihan lokasi, serta pengelolaan dampak terhadap sumber daya dan masyarakat sekitar.
Tinggalkan Balasan