Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Jakarta, Petrominer – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik pandangan mini fraksi terkait Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah, Senin (11/5). Selanjutnya, pandangan itu diperbarui untuk disampaikan dalam Paripurna penutupan masa sidang DPR RI yang digelar siang ini, Selasa (12/5).

Sebelumnya, dalam rapat kerja secara virtual itu, Fraksi PKS berpendapat bahwa peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat dalam RUU Minerba. Hal itu agar pengelolaan tambang minerba bisa menghasilkan manfaat yang besar bagi negara.

“Namun seiring terjadinya dinamika di forum rapat, yaitu dicoretnya kata “secara langsung” pada pasal 112 ayat 1, PKS kemudian memutuskan untuk menarik kembali draft pandangan mini fraksi yang sebelumnya sudah diserahkan,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan, Fraksi PKS memberi catatan, diantaranya tidak semua kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba bisa ditarik ke pusat. Oleh karena itu, beberapa kewenangan yang bersifat lokal dalam UU Minerba seperti pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) harus tetap ada di Pemerintah Daerah Provinsi. Begitu juga kegiatan pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan urusan-urusan lainnya yang terkait erat dengan kepentingan daerah masing-masing.

Fraksi PKS berpendapat, peran BUMN dan BUMD juga bisa diperkuat melalui pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam penawaran WIUP/WIUPK yang baru maupun WIUP/WIUPK yang habis masa kontraknya, termasuk juga untuk wilayah eks KK dan PKP2B yang habis masa kontraknya.

Selain itu, penguatan BUMN dan BUMD harus dilakukan melalui divestasi saham 51 persen secara langsung dan berjenjang dari pemegang IUP/IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing, yang dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

“Kami sesalkan pasal terkait dengan perpanjangan masa kontral karya yang sudah habis masa berlakunya (pasal 169 A) dapat memperoleh IUPK masih berlaku. Padahal sejatinya bisa di lelang dan diprioritaskan untuk BUMN,” ujar Doktor lulusan Jepang ini.

Legislator asal Banten ini menjelaskan, insentif berupa perpanjangan jangka waktu IUP/IUPK memang diperlukan bagi pelaku usaha pertambangan minerba yang terintegrasi dengan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter). Namun, insentif tersebut harus tetap dibatasi jangka waktunya, bukan malah diberikan tanpa ada batasan yang jelas kapan berakhirnya sebagaimana Pasal 47,83, dan 169A rancangan RUU Minerba hasil pembahasan Panja. Alasannya, ini berarti bahwa sumber daya minerba tersebut akan dikuasai selamanya oleh pemegang IUP/IUPK selama bisa berproduksi.

“Kami berpendapat bahwa RUU Minerba harus mengatur penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pertambangan di daerahnya. Selain melalui kewajiban penggunaan sumber daya lokal, masyarakat juga harus memperoleh ganti rugi yang layak apabila terjadi kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan,” ungkap Mulyanto

Di sisi lain, dia menegaskan masyarakat juga memiliki hak mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan, dan atau menolak pemberian IUP/IUPK/IPR, serta hak mendapatkan pendampingan berupa bantuan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan kegiatan pertambangan tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here