Petugas dari PLN UP3 Kramat Jati, UID Jakarta Raya, sedang melakukan proses tambah daya listrik.

Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty, meminta Pemerintah untuk menghentikan wacana kenaikan tarif listrik pada 1 Januari 2020. Alasannya, ide kenaikan tarif ini tidak tepat dan justru akan menyisakan masalah.

“Pemerintah harus menahan diri dengan tidak menaikan tarif listrik. Ide kenaikan tarif listrik tidak tepat. Hentikan wacana yang dilempar ke publik untuk menaikan tarif listrik mulai 1 Januari 2020. Itu meresahkan,” tegas Saadiah, Minggu (1/12).

Permintaan anggota DPR asal PKS tersebut disampaikan menyusul rencana pemerintah untuk menaikan tarif listrik pada berbagai kesempatan. Rencana untuk menaikan tarif listrik itu diawali adanya penetapan subsidi listrik dalam APBN Tahun 2020, yang hanya sebesar Rp 54,8 triliun atau lebih rendah dibandingkan APBN 2019 yang sebesar Rp 65,3 triliun.

“Dengan pengurangan subsidi ini, pelanggan 900 VA kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami beban kenaikan tariff,” jelasnya.

Namun bagi Saadiah, rencana kenaikan tarif listrik pada 1 Januari 2020 itu justru akan menyisakan masalah. Itu kado awal tahun yang tidak menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Dia pun mengingatkan bahwa kenaikan tarif listrik selalu membawa efek ikutan berikutnya.

“Dampak kenaikan tarik listrik akan mendorong naiknya inflasi. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Dan lebih parah, harga sembako juga akan ikut tergerek naik,” ujar Saadiah.

Menurutnya, negara harus hadir. Namun kehadirannya dengan tidak memberi beban baru bagi rakyat. Efek ikutan naiknya tarif listrik akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kenaikan tarif listrik akan semakin memperburuk kemampuan dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty.

Dalam kesempatan itu, Saadiah juga menyatakan sikapnya yang sejalan dengan Menteri ESDM, Arifin Tasyrif, agar pelanggan listrik 900 VA rumah tangga mampu yang tidak menerima subsidi perlu dipastikan lagi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data ini penting. Pemerintah wajib menyediakan data yang valid dan terverifikasi untuk pelanggan 900 VA, baik rumah tangga mampu maupun kurang mampu.

“Menghilangkan subsidi bagi pelanggan 900 VA RTM tidak harus berujung pada kenaikan tarif listrik. Pemerintah harus berfikir tentang skema baru agar pelanggan 900 VA RTM tidak naik,” paparnya.

Saadiah menyebut kebijakan kompensasi sebagai salah satu skemanya. Sebab, data yang harus divalidasi ulang untuk pelanggan 900 VA RTM sangat signifikan.

“Pemerintah telah menyebut 17,23 juta pelanggan. Tapi Harus divalidasi ulang. Maka, rencana naiknya tarif listrik awal 2020 dihentikan wacananya,” pinta Saadiah.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Menteri ESDM beberapa hari lalu, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto meminta agar Pemerintah tidak menaikan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA (baik RTM maupun non RTM) per 1 Januari 2020.

Mulyanto menilai kenaikan itu akan memberatkan masyarakat karena pada saat yang sama akan ada kenaikan iuran BPJS. Dia pun menyarankan sebaiknya Kementerian ESDM memperbaiki data pelanggan, terutama pelanggan golongan rumah tangga mampu (RTM) 900 WA dan golongan rumah tangga tak mampu (RTTM) 900 WA. Hal ini penting dilakukan untuk menilai apakah alokasi subsidi listrik saat ini tepat sasaran.

“Jangan sampai ada pelanggan golongan rumah tangga tidak mampu yang tidak dapat menikmati subsidi. Malah sebaliknya ada golongan yang mampu malah masih dapat menikmati subsidi. Itu sebabnya kami mendesak Menteri ESDM untuk mendata kembali. Karena ini menyangkut masalah keadilan,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here