Jakarta, Petrominer – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 949 miliar untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2027, dengan target 400.000 rumah tangga. Namun, percepatan program tersebut masih berhadapan dengan persoalan penetapan penerima, terutama terkait penggunaan data desil.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Rabu (16/9). Dalam rapat itu, Komisi XII menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM 2027 sebesar Rp 27,37 triliun.
Bahlil menegaskan, proses penetapan penerima BPBL harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran. Namun, mekanisme administrasi tidak boleh membuat masyarakat yang membutuhkan listrik harus menunggu terlalu lama.
“Desil itu penting. Tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merespons perhatian anggota Komisi XII terhadap mekanisme penentuan penerima BPBL. Anggota Komisi XII dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, meminta peningkatan target BPBL tahun 2027 tidak terhambat penerapan data desil yang belum sepenuhnya siap.
Menurut Ratna, survei lapangan selama ini dapat memberikan gambaran lebih langsung mengenai kondisi masyarakat. Karena itu, dia meminta mekanisme verifikasi tetap memberi ruang bagi hasil survei agar hak masyarakat yang membutuhkan listrik tidak tertunda akibat persoalan administrasi data.
Pemerintah menaikkan perhatian pada akses listrik rumah tangga melalui target BPBL sebanyak 400.000 penerima pada tahun 2027. Program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur energi yang diarahkan untuk memperluas layanan listrik kepada masyarakat.
Selain BPBL, Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi. Masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan akses kelistrikan.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan, tetapi juga bagaimana bantuan dan layanan dapat lebih cepat menjangkau rumah tangga yang belum menikmati listrik.
Porsi untuk Infrastruktur
Dari total pagu Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp 27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, sekitar Rp 3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp 1,27 triliun untuk program publik nonfisik.
Selain BPBL dan listrik desa, Pemerintah menyiapkan Rp 5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah.
Anggaran infrastruktur energi juga mencakup pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp 3,95 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta Rp 702,38 miliar, serta Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung Rp 577,56 miliar.
Program lainnya meliputi penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, pembangunan tiga unit PLTMH, program kompor listrik, konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V.
Dengan porsi anggaran yang dominan untuk infrastruktur, Pemerintah menempatkan pemerataan akses energi sebagai salah satu sasaran utama program ESDM 2027.
Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga desa dan dusun lain yang masih membutuhkan penanganan kelistrikan.
Tantangannya kini bukan semata membangun infrastruktur, melainkan memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat segera menjadi penerima manfaat. Dalam konteks BPBL, percepatan verifikasi sekaligus ketepatan sasaran menjadi dua hal yang harus berjalan bersamaan.
Tinggalkan Balasan