Ketua DPR Puan Maharani.

Jakarta, Petrominer – DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) menjadi Undang-Undang (UU). Dengan begitu, RUU Minerba akan dibuat menjadi undang-undang.

Dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Selasa (12/5), Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto menyampaikan pandangan akhir dari Komisi VII. Sugeng menyatakan ada delapan fraksi di DPR yang menyetujui RUU Minerba. Sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi Demokrat menolak RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Kerja sehari sebelumnya.

Kemudian, Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan dari Anggota Dewan yang hadir secara fisik maupun virtual.

“Sudah disampaikan dalam pandangan mini Fraksi bahwa ada 8 fraksi menyetujui dan 1 yang menolak. Apakah pandangan mini ini sudah jadi satu keputusan bagi semua fraksi?” tanya Puan yang kemudian dijawab “setuju” oleh mayoritas Anggota.

Lihat juga: Ini Pasal-Pasal Perubahan RUU Minerba

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyerahkan dokumen RUU Minerba kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, Selasa (12/5).

Divestasi 51 Persen

Selanjutnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, mewakili Presiden RI, menyampaikan pandangan akhir terkait RUU Minerba.

Arifin menyatakan RUU Minerba memuat beberapa poin penting, diantaranya penguatan BUMN. Wilayah pertambangan bekas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN.

Pemerintah juga menjamin perpanjangan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Selain itu, RUU Minerba memuat aturan yang tegas terkait nilai tambah pertambangan melalui pemurnian di dalam negeri.

Dia juga menyebut dalam RUU Minerba, DPR dan pemerintah sepakat mengenai divestasi saham. Pemegang IUP dan IUPK dalam operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing wajib divestasi saham sebesar 51 persen.

Menurut Arifin, aturan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan divestasi tidak akan menjadi hambatan masuknya investasi di Indonesia. Kebijakan tersebut justru mendukung ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menteri ESDM juga menyebut RUU Minerba memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup. Rancangan aturan tersebut memuat sanksi tegas berupa sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Terakhir, Arifin meminta anggota DPR menyetujui perubahan UU Minerba.

“Perkenankan kami atas nama pemerintah, menyetujui perubahan UU Nomor 4 tentang Minerba,” ujarnya.

Pernyataan itu pun disambut Puan dengan pertanyaan kepada anggota DPR RI. “Apakah rancangan perubahan UU Nomor 4 2009 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? kata Puan.

Anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna sontak berteriak setuju. Dengan begitu, RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here