Jakarta, Petrominer — Komisi VI DPR RI menegaskan tidak begitu saja dengan mudah memberikan persetujuan terkait rencana pemerintah membentuk holding badan usaha milik negara (BUMN). Pasalnya, holding BUMN yang sudah ada saja belum memberikan manfaat terhadap rakyat.
Pimpinan Rapat Komisi VI, Dodi Reza, mengatakan pihaknya masih akan membahas secara khusus mengenai holdingisasi baru ini. Malahan, dia memandang holdingisasi sampai saat ini belum terlihat manfaatnya bagi rakyat.
“Holding yang sudah ada apakah bermanfaat? Kita lihat apakah leverage yang sudah ada? Apakah cost productionnya bisa berkurang dengan adanya holding? Ini harus dilihat jangan terburu-buru merumuskan holding,” kata Dodi dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN di DPR, Rabu (24/8).
Menurutnya, jika holdingisasi ke depan tidak ada gunannya bagi masyarakat maka untuk apa dirumuskan holding baru. Karena itulah, dia menegaskan harus jelas dulu yang sudah ada, apakah berikan manfaat jika tidak nanti dulu.
Pendapat ini didukung oleh anggota Komisi VI dari PDIP, Aria Bima. Dia pun minta agar rapat khusus mengenai holdingisasi haruslah diagendakan. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Holdingisasi BUMN ini terlihat tidak dipikirkan secara komprehensif. Empowering BUMN harus memberikan manfaat terhadap rakyat banyak,” kata Aria.
Menurutnya, segala bentuk holdingisasi haruslah terbuka dibicarakan dengan DPR. Untuk itu, dia meminta secara khusus untuk diadakan rapat dengan segenap petingggi Kementerian BUMN sebelum membentuk holding baru.
“Kita mau pemerintah dan DPR membahasnya dengan detail. Masalah holding dibicarakan dalam rapat khusus dan tidak terburu-buru,” katanya.
Anggota Komisi VI lainnya, Gde Sumarjaya, berpendapat konsep holding tidak jelas dan BUMN masih saja belum memberikan banyak kontribusi ke negara.
“Jangan terburu-buru membentuk holding. Saya minta penjelasannya untung ruginya. Dan bagaimana BUMN untuk rakyat. Saya melihat BUMN ini tidak ada profitnya, hanya Rp 35 triliun ke negara. Padahal PMN-nya banyak sekali tiap tahun,” tegas Gde.
Seperti diketahui, pemerintah getol untuk merumuskan holding BUMN. Salah satunya yakni holding migas di mana PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk holding membawahi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Selain itu, pemerintah juga ingin merumuskan holding BUMN pertambangan hingga jasa keuangan.
Tinggalkan Balasan