Djoko Siswanto

Jakarta, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melantik Djoko Siswanto menjadi Deputi Pengendalian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Selasa sore (28/2). Sebelumnya, Djoko menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.

“Saya tugaskan Djoko untuk ke SKK Migas sebagai unsur pimpinan SKK Migas. Mudah-mudahan banyak manfaatnya,” kata Jonan saat melantik Djoko bersama 24 pejabat baru lainnya di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Posisi Djoko di SKK Migas merupakan posisi baru sebagai hasil dari perombakan struktur organisasi di SKK Migas sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas.

Berdasarkan Peremen No.17/2017, struktur baru SKK Migas terdiri dari sembilan perangkat yakni Kepala SKK Migas, Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, Deputi Perencanaan, Deputi Operasi, Deputi Keuangan dan Monetisasi. Deputi Pengendalian Pengadaan, dan Deputi Dukungan Bisnis.

Jika mengacu struktur lama, ada satu deputi yang dihapus yakni Deputi Pengendalian Komersial. Sebagai gantinya ada posisi deputi baru yakni Deputi Pengendalian Pengadaan. Tugasnya mengelola pengadaan barang dan jasa, rantai suplai, tingkat komponen dalam negeri, pengawasan dan analisis biaya, serta pengelolaan aset barang milik negara yang dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas.

Struktur baru ini dapat membuat SKK Migas bekerja semakin efisien. Apalagi, di dalam tubuh SKK Migas saat ini terdapat deputi baru yang diperlukan untuk mengawasi proses pengadaan KKKS. Kementerian ESDM memang menfokuskan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat di SKK Migas.

Djoko menjelaskan, jabatan barunya ini menargetkan biaya-biaya pengadaan KKKS bisa diefisiensikan. Apalagi, saat ini masih banyak kontrak migas yang memakai skema bagi hasil (PSC).

Deputi Pengendalian Pengadaan akan membawahi tiga divisi yakni pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapasitas nasional, dan pemanfaatan manajemen aset. Selain pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, Deputi ini juga harus mendorong kontraktor migas lebih banyak menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kami utamakan produk dalam negeri bisa meningkat dari tahun-tahun kemarin,” tegas Djoko.

Menurutnya, pembentukan Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas bukan karena aturan soal skema bagi hasil gross split. Kementerian ESDM memang menerapkan sistem gross split untuk mengganti skema pengembalian biaya operasi dari eksplorasi atau cost recovery yang dinilai kerap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau gross split untuk kontrak baru, kami harapkan efisiensi dengan sendirinya. Tapi kan enggak semua pakai gross split, harga minyak juga belum begitu baik,” ujar Djoko.

Pejabat Karir

Djoko merupakan pejabat karir di Ditjen Migas, Kementerian ESDM. Sebelum ditugaskan di SKK Migas, Djoko sudah menduduki berbagai posisi eselon II di Ditjen Migas. Terakhir, dia menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. Dia juga pernah ditugaskan di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sebagai Direktur BBM.

Pria kelahiran Jakarta 51 tahun lalu ini pertama kali bPada 1992, bergabung dengan Ditjen Migas tahun 1992. Dia lulusan Teknik Perminyakan ITB  tahun 1990 (1986 – 1990). Kemudian mengambil MBA dari Edinburg Business School Herriot Watt University, Inggris (2000 – 2001) dan MBA pada Specialist Oil & Gas Management Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, 2002.  Djoko juga tercatat sebagai peraih Doktor Perminyakan ITB tercepat pada tahun 2006.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here