Pekerjaan pemasangan jaringan pipa gas untuk rumah tangga (jargas) di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Petrominer/Pris)

Jakarta, Petrominer – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperluas akses energi bersih bagi masyarakat melalui pembangunan jaringan distribusi gas rumah tangga (jargas). Dua paket kontrak pembangunan jargas di 6 kota/kabupaten pun telah ditandatangani akhir pekan lalu.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alimuddin Baso, menyatakan pihaknya telah menandatangani dua paket kontrak senilai Rp 309.102.294.383,05 untuk membangun 33.518 sambungan rumah (SR) jargas tahun anggaran 2020 di 6 kabupaten/kota. Penandatanganan kontrak dilakukan secara offline dan online, Jum’at (3/4) lalu.

“Fasilitas jargas ini dibangun Pemerintah untuk memberikan akses energi bersih serta menghemat pengeluaran biaya bahan bakar,” ujar Alimuddin, Senin (6/4).

Dia juga menjelaskan bahwa pembangunan jargas merupakan program strategis nasional, di mana gas bumi digunakan sebagai modal pembangunan, penyediaan energi bersih dan murah untuk masyarakat, mengurangi impor LPG serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. Jargas dibangun di daerah yang memiliki atau dekat dengan sumber gas.

Terkait dua paket pembangunan jargas yang baru ditandatangani, paket pertama adalah pembangunan jargas di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Deli Serdang. Kontrak ini akan membangun sebanyak 16.709 SR, dengan nilai kontrak Rp 156.322.565.458,70.

Sementara paket kedua, pembangunan jargas di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Tarakan. Sebanyak 16.809 SR akan dibangun dengan kontrak senilai Rp 152.779.728.924,35.

“Ini merupakan penandatanganan kontrak tahap kedua, setelah sebelumnya pada 10 Maret 2020 lalu dilakukan penandatanganan tujuh paket senilai Rp 862.391.761.743,06, untuk membangun 82.157 SR di 15 kabupaten/kota,” ungkap Alimuddin.

Dalam kesempatan itu, dia meminta agar pembangunan jargas dilaksanakan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat biaya. Tidak lupa juga, pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dalam pencegahan Covid-19.

“Dalam melaksanakan pembangunan jargas ini, wajib memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dalam pencegahan Covid-19. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat,” tegas Alimuddin.

Dengan penandatangan tahap kedua ini, Pemeritah sudah menandatangani kontrak pembangunan 115.675 SR di 21 kabupaten/kota. Untuk tahun 2020 ini, Pemerintah berencana membangun jargas di 49 kabupaten/kota sebanyak 266.070 SR.

Sejak tahun 2009-2019, Pemerintah dengan menggunakan dana APBN telah membangun jargas sebanyak 400.269 SR. Jargas tersebut tersebar di 17 provinsi yaitu Provinsi Aceh sebanyak 14.415 SR, Sumatera Utara 11.216 SR, Provinsi Jambi 6.000 SR, Riau 11.793 SR, Kepulauan Riau 4.001 SR, Sumatera Selatan 81.392 SR, Lampung 10.321 SR, Banten 9.109 SR, DKI Jakarta 12.660 SR, Jawa Barat 59.116 SR, Jawa Tengah 8.000 SR, Sulawesi Selatan 6.172 SR, Papua Barat 3.898 SR, Sulawesi Tengah 4.000 SR, Jawa Timur 85.961 SR, Kalimantan Timur 39.574 SR dan Kalimantan Utara 32.361 SR.

Dalam pencapaian 10 tahun program jargas ini, Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, melainkan juga menetapkan regulasi sebagai payung pemanfaatan aset yang berkaitan dengan KKKS maupun Pemda Kabupaten/Kota yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here