Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minta manajemen PT PLN (Persero) memastikan operasional perusahaan tetap berjalan baik. Hal itu disampaikan menyusul penetapan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I.

“Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air,” ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, dalam keterangan tertulis, Selasa malam (23/4).

Dalam kesempatan itu, Imam mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Kementerian juga terus mendukung upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum.

“Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang tengah dihadapi Sofyan. Selain itu, Kementerian BUMN juga menghormati azas praduga tak bersalah dan bersama PLN siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus ini,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh SVP Hukum Korporat PLN, Dedeng Hidayat. Dia juga menyatakan bahwa segenap jajaran Managemen dan seluruh pegawai PLN turut prihatin atas dugaan kasus hukum yang menimpa Dirut PLN.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK yang akan bertindak secara profesional dan proporsional,” ujar Dedeng.

Dengan adanya kasus ini, tegasnya, PLN menjamin bahwa pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam jumpat pers di kantor KPK, Selasa sore (23/4), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan penetapam Sofyan sebagai tersangka baru dalam kasus suap pembangunan PLTU Riau-I.

“KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup dengan tersangka Sofyan diduga membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo,” ujar Saut.

Sofyan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. KPK menduga Sofyan membantu Eni menerima suap dari Kotjo.

Sofyan (55 tahun) menjabat Dirut PLN sejak tahun 2014. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Dirut BRI sejak 17 Mei 2005 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 20 Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BRI, menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bukopin.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here