Jakarta, Petrominer — Gugatan kelompok atau class action dari penggugat yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Desa Sumberagung, Pancer, Banyuwangi, terhadap tambang Tumpang Pitu milik PT Bumi Suksesindo (BSI) resmi dicabut. Gugatan ini dicabut lantaran bersifat prematur dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan itu resmi dicabut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 21/Pdt.G.LH/2016/PN.BWI pada 11 Mei 2016. Dengan begitu, proses hukum terkait dengan gugatan class action tersebut tidak lagi dilanjutkan. Penggugat juga dibebankan oleh majelis hakim untuk membayar biaya-biaya perkara.

“Kami bersyukur akhirnya pengadilan dan masyarakat mengambil keputusan terbaik. Kami berharap masalah ini segera selesai dan kita bisa bersama-sama membangun Banyuwangi yang lebih baik,” kata Kuasa hukum BSI, Eko Sutrisno, Jum’at (13/5).

Gugatan class action itu dilayangkan oleh Amrullah S.H., M.Hum, yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Desa Sumberagung, Kabupaten Pancer selaku penggugat. Dalam gugatannya, dinyatakan bahwa pihaknya hendak memohonkan pembatalan atas izin atas tambang Tumpang Pitu milik BSI yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada pengadilan negeri setempat.

Namun Direktur BSI Arif Firman menilai, permohonan pencabutan izin yang dialamatkan kepada pengadilan negeri adalah kurang tepat dan salah kompetensi. Menurut Arif, seyogyanya permohonan pencabutan izin dari pemerintah, baik pusat maupun daerah dialamatkan kepada pengadilan tata usaha negara.

Dia juga mengatakan pihaknya memahami apabila ada sebagian pihak yang merasa tidak berkenan dengan aktivitas pertambangan di areal site tersebut dan mengajukan upaya hukum lainnya. Namun BSI mengaku telah mengikuti seluruh aturan dan perundang-undangan yang ditetapkan dan oleh karenanya akan menjawab segala bentuk upaya hukum dikemudian hari dengan terus mensosialisasikan mengenai perkembangan kegiatan pertambangannya berikut perizinan yang dimiliki oleh BSI kepada masyarakat.

Terkait perizinan, tambang emas BSI di Tumpang Pitu merupakan aktivitas pertambangan yang “comply” atau patuh dan mengikuti terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tambang Tumpang Pitu juga selalu taat peraturan dan berwawasan lingkungan, mengedepankan kearifan lokal serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

BSI dan anak usahanya, PT Damai Suksesindo (DSI), telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, BSI juga telah memperoleh izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan No. S.317/Menhut – VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 dari kementerian Kehutanan Republik Indonesia, BSI juga telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. SK.812/Menhut-II/IPPKH/2014 tertanggal 25 September 2014 untuk areal seluas 194.72 Hektar dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tertanggal 29 Februari 2016 untuk areal seluas 794 Hektar.

DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012. Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Provinsi Jawa Timur. IUP Operasi Produksi BSI seluas 4.998 ha dan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha.

Tidak hanya itu, pada 26 Februari 2016, BSI juga telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui SK Menteri ESDM No 651 k/30/MEM/2016.

“Penetapan tambang BSI sebagai Obvitnas menunjukkan bahwa proyek tambang ini bernilai material serta memiliki dampak ekonomi yang luas baik bagi kabupaten, propinsi maupun pemerintah pusat. BSI juga sudah mengantongi IUP operasi produksi dan sertifikat atas status clear and clean dari kementerian energi dan sumber daya mineral,” tutur Arif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here