Dimasukannya kembali dana CSR dalam komponen Cost Recovery diharapkan bisa lebih menggairahkan investasi di hulu migas nasional.

Jakarta, Petrominer — Pemerintah kembali memasukan pengeluaran untuk kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat (Corporate Social Responsibility/CSR) ke dalam komponen biaya operasional minyak dan gas bumi (migas) yang bisa diganti (cost recovery). Kebijakan baru ini diharapkan bisa enggairahkan kembali investasi di hulu migas agar cadangan dan produksi migas nasional bisa meningkat.

Kebijakan yang memasukan biaya CSR ke dalam cost recovery itu didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Juli 2017 lalu. PP ini berisi tentang Perubahan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Menurut Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Parulian Sihotang, dana CSR sekarang bisa di-cost recovery. Baik pada masa eksplorasi maupun eksploitasi. Dana CSR tersebut dapat digunakan untuk membantu pembangunan maupun pengembangan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasi.

“Pembebanan dana CSR kepada kas negara dibutuhkan untuk mengurangi ketegangan yang kerap terjadi antara investor dengan masyarakat sekitar wilayah operasi,” ujar Parulian dalam acara media gathering di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (19/7).

Menurut Parulian, jika dana tersebut tidak dimasukan dalam komponen cost recovery, maka justru akan ada kerugian operasional yang timbul.

Dia memberi contoh beberapa kasus di mana masyarakat setempat menolak kehadiran investasi Malahan, ada yang sampai melakukan penutupan sumur sehingga investor tidak bisa melakukan kegiatannya. Hal ini tentunya berujung pada pembengkakan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas.

“Banyak daerah yang tidak mengizinkan produksi dan eksplorasi. Ada pula yang menutup sumur. Kami yakin, biaya yang dikeluarkan pemerintah akan lebih sedikit dibandingkan tambahan penerimaan yang didapatkan nantinya,” tegas Parulian.

Kebijakan baru ini, menurutnya, sudah sama seperti aturan sebelum tahun 2010, di mana CSR pada masa eksplorasi dan eksploitasi masuk komponen cost recovery. Namun, setelah PP Nomor 79 Tahun 2010 diterbitkan, hal tersebut hanya berlaku bagi CSR selama masa eksplorasi yang nanti dibayar ketika blok migas itu mulai berproduksi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa meski terdapat potensi penambahan cost recovery yang perlu dibayar, pemerintah tak merasa keberatan. Pasalnya, dana CSR dalam bentuk cost recovery diharapkan bisa memberikan efek pengganda berkali-kali lipat jika proyek migas berhasil jalan.

Pajak Masa Eksplorasi

Selain poin tersebut, beragam insentif fiskal pun diatur dalam kebijakan terbaru tersebut, yang sudah lama ditunggu oleh para KKKS Migas. Di antaranya adalah biaya pemrosesan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Penghasilan (PPh) karyawan yang diberikan sebagai bagian dari tunjangan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM, Susyanto, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini diterbitkan untuk menggaet kembali investor ke hulu migas nasional. Dengan adanya PP tersebut, kegiatan eksplorasi migas dibebaskan dari pajak. Sebelumnya, investor sudah dikenakan pajak saat memulai mencari cadangan migas.

Selain itu, ada pembebasan atas bea masuk impor barang yang digunakan dalam operasi perminyakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN Barang Mewah, dan sebagainya.

Sementara di masa eksploitasi, bagian (split) yang diperoleh kontraktor juga bisa dibebaskan dari berbagai pajak. Pajak yang dihapus misalnya bea masuk impor, PPN, PPN BM, dan sebagainya.

“Ini menurut saya penting, jadi saat eksplorasi langsung diberikan pembebasan pajak. Eksploitasi juga bisa diberikan, dengan syarat-syarat seperti penyesuaian dengan karakteristik lapangan,” ujar Susyanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here