Jakarta, Petrominer – Selama 2014-2018, PLN berhasil memberikan kontribusi fiskal kepada negara sebesar Rp. 307,4 triliun, yang terdiri dari peningkatan pajak dan dividen sebesar Rp122,4 triliun dan penghematan subsidi sebesar Rp 183,9 triliun.

Salah satu media online menurunkan reportase pada 26 Juni 2019, dengan judul “Pemerintah Isyaratkan ‘Capek’ Beri Kompensasi ke PLN”, sehingga pemerintah berencana memangkas pembayaran kompensasi listrik ke PLN.

Reportase itu mengutip pernyataan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara yang mengatakan bahwa pemangkasan kompensasi listrik itu diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara. Hanya, alasan yang dikemukakan Suahasil adalah adanya peningkatan nilai subsidi dari tahun ke tahun, bukan peningkatan nilai kompensasi. Lebih lanjut Ketua BKF mengatakan bahwa sejak 2016 pembayaran subsidi listrik realisasinya selalu lebih tinggi dari yang dianggarkan dalam APBN.

Kendati antara kompensasi dan subsidi serupa, tetapi sesungguhnya berbeda. Persamaannya, kompensasi dan subsidi merupakan “cash transfer” dari Pemerintah kepada PLN lantaran adanya selisih biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang lebih tinggi dibandingkan tarif listrik ditetapkan. Bedanya, pemberian kompensasi diberlakukan untuk tarif semua golongan pelanggan listrik, sedangkan subsidi diberlakukan hanya untuk pelanggan listrik kategori rakyat miskin pada semua pelanggan 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA, yang dikategorikan rentan miskin.

Berdasarkan laporan keuangan PLN 2018 yang diunggah ke situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dijelaskan bahwa pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari pemerintah atas penggantian BPP tenaga listrik lantaran tarif penjualan tenaga listrik lebih rendah dibandingkan BPP. Namun, pendapatan kompensasi itu belum diperhitungkan dalam subsidi, yang diakui sebagai pendapatan kompensasi atas dasar akrual. Berdasarkan akrual basis, pendapatan kompensasi yang belum dibayarkan pemerintah dibukukan sebagai piutang dalam Laporan Neraca dan sebagai pendapatan lainnya dalam Laporan Laba Rugi tahun berjalan.

Pemberian kompensasi tarif listrik yang diterapkan sejak 2018 sebagai konsekwensi kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif semua golongan hingga akhir 2019, sehingga PLN tidak lagi memberlakukan penyesuaian tarif otomatis (automatic adjustment) sejak awal Januari 2017.

Pada 2018, pemerintah mengucurkan total kompensasi dan subsidi kepada PLN sebesar Rp 23,17 triliun, untuk kompensasi sebesar Rp 7,45 triliun dan subsidi sebesar Rp 15,72 triliun. Sebagai pendapatan lainnya, kompensasi sebesar itu bukan menaikkan secara langsung laba bersih yang mencapai Rp 11,6 triliun, tetapi menaikkan pendapatan yang mencapai Rp 263,5 triliun, itu pun hanya sebesar 0,02 persen dari total pendapatan PLN pada tahun 2018.

Memang Laba Bersih tahun 2018 sebesar Rp 11,6 triliun mengalami peningkatan  162 persen dibandingkan Laba Bersih tahun 2017 yang mencapai Rp 4,4 triliun. Peningkatan laba bersih itu ditopang peningkatan pendapatan usaha dan pendapatan lainnya, serta penurunan biaya operasional, termasuk penguatan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang US Dollar.

Peningkatan pendapatan diperoleh dari kenaikan penjualan setrum yang meningkat sebesar 6,85 persen dari Rp 246,6 triliun pada tahun 2017 naik menjadi Rp 263,5 triliun pada tahun 2018. Kenaikan penjualan setrum itu lebih dipicu oleh kenaikkan pelanggan yang didukung oleh penambahan pembangkit dan transmisi selama 4 tahun terakhir ini, pada periode 2014-2018. Jumlah pelanggan mengalami kenaikan dari 57,5 juta pelanggan pada tahun 2014 menjadi 71,9 juta pelanggan pada tahun 2018. Peningkatan jumlah pelanggan itu seiring dengan capaian rasio elektrifikasi yang sudah mencapai 98,3 persen pada Desember 2018.

Peningkatan jumlah pelanggan itu menaikkan konsumsi listrik per kapita, yang menjadi salah satu indikator perekonomian Indonesia. Pada tahun 2014, konsumsi listrik per kapita mencapai sebesar 878 kWh meningkat menjadi 1.064 kWh per kapita pada 2018. Demikian juga dengan volume penjualan listrik mengalami kenaikan 198.602 kWh senilai Rp 186,63 triliun pada tahun 2014 menjadi 234.618 kWh senilai Rp 264,52 triliun.

Peningkatan penjualan listrik itu didukung oleh keberhasilan PLN dalam menambah kapasitas pembangkit, gardu induk, dan jaringan transmisi. Selama periode 2014-2018, penambahan pembangkit sebesar 10.121,3 MW, penambahan Gardu Induk sebesar 57.913 MVA, dan jaringan transmisi sepanjang 14.833 kms. Kondisi kelistrikan juga semakin handal, yang parameter perhitungan pemadaman listrik SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Pada tahun 2016, tercatat per pelanggan bisa mengalami rata-rata 1,53 menit pemadaman, turun menjadi 1,16 menit per pelanggan pada tahun 2017, terus berangsur turun pada tahun 2018 dengan lama pemadaman 0,96 menit per pelanggan.

Sofyan Basir, yang menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak tahun 2015, tentunya mempunyai kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja optimalisasi daya listrik dan kehandalan kelistrikan, serta peningkatan kinerja operasional dan keuangan selama periode 2014-2018. Terlepas dari permasalahan hukum yang menjeratnya, kontribusi Sofyan Basir itu mestinya tidak bisa dinafikan begitu saja. Apresiasi patut diberikan kepadanya atas kontribusinya terhadap pencapaian kinerja PLN selama empat tahun terakhir ini.


  • Oleh Fahmy Radhi
  • (Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here