Jakarta, Petrominer – Salah satu target Presidensi Brasil dalam Konferensi Tingkat Tinggi untuk Perubahan Iklim ke-30 (COP30) adalah mobilisasi pembiayaan iklim US$ 1,3 triliun per tahun. Indonesia perlu turut mendorong target ini, guna mempercepat transisi energi nasional, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, berpandangan bahwa forum COP30 dapat menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk menerjemahkan ambisi ini menjadi kebijakan konkret, yang bakal mendorong listrik dengan harga lebih murah sekaligus mengurangi subsidi energi dalam APBN. Kebijakan ini juga diyakini akan menciptakan pekerjaan hijau dan kedaulatan energi.
“Kombinasi antara inovasi pembiayaan dan koordinasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan implementasi berjalan,” ujar Tata, Jum’at (14/11).
Menurutnya, pembiayaan dapat digerakkan melalui skema alternatif, termasuk pungutan produksi batubara yang berpotensi menghasilkan hingga Rp 360 triliun dalam empat tahun. Ini juga dipadukan dengan insentif untuk memperluas penggunaan energi surya oleh rumah tangga, industri, serta komersial dan pembangunan industri panel surya dalam negeri dengan menarik investasi domestik dan asing.
“Pengembangan 100 GW energi surya di 80 ribu desa juga akan mendorong transisi energi yang terdesentralisasi dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di Global South,” tegas Tata.
Biaya Modal
Saat ini, negara-negara berkembang masih kesulitan memperoleh pembiayaan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi hijaunya. Sebab, biaya modal untuk proyek energi bersih di negara-negara ini termasuk Indonesia dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara maju. Biaya modal yang tinggi mendorong kenaikan beban pembiayaan, sehingga sulit menghasilkan imbal hasil yang menarik, terutama untuk proyek-proyek energi bersih yang membutuhkan investasi besar di awal.
Mobilisasi pendanaan US$ 1,3 triliun per tahun tidak akan tercapai tanpa penurunan biaya modal di negara berkembang, termasuk Indonesia. Saat ini, biaya modal di negara berkembang bisa mencapai 8-12 persen dan dua kali lipat negara maju.
“Jika kita tidak menurunkan biaya modal untuk proyek energi bersih, maka target Presiden Prabowo untuk 100 GW PLTS dalam satu dekade akan sulit tercapai,” kata Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira.
Menurut Tiza, reformasi tidak hanya perlu dilakukan pada sisi pendanaan, namun juga dari sisi arsitektur kebijakan di seluruh level. Mulai dari instrumen penjaminan, insentif fiskal, hingga konsistensi regulasi.
Dalam Forum COP30 yang digelar di Balem, Brazil, Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan investor global bahwa proyek energi terbarukan memiliki kepastian jangka panjang.
“Sebab, tanpa langkah ini, kita berisiko menjadi penonton dalam arus investasi global. Padahal Indonesia memiliki potensi surya terbesar di Asia Tenggara dan kebutuhan listrik yang terus tumbuh,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira, seraya menegaskan bahwa Indonesia perlu merestrukturisasi aliran pendanaan untuk mencapai visi surya 100 GW.
Dengan biaya modal proyek energi bersih di Indonesia yang dua kali lebih mahal dibandingkan negara maju, pemerintah harus segera mengalihkan insentif fiskal, memutus arus kredit ke PLTU batubara, dan menurunkan risiko investasi energi terbarukan. Integrasi program di pedesaan dan wilayah perbatasan dengan pembangunan PLTS juga mendesak.
“Tanpa langkah ini, target 100 GW PLTS hanya akan menjadi slogan, bukan game changer pertumbuhan ekonomi,” kata Bhima.
Menurutnya, transisi ke energi hijau harus menjadi fokus yang perlu dijalankan Pemerintah Indonesia. Sebab, studi CELIOS terkait ‘Dampak Ekonomi Ekspansi Pembangkit Gas’ mengungkapkan bahwa mempertahankan energi fosil, baik batubara maupun gas, justru akan mendorong kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dapat mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang.
Sebaliknya, program 100 GW PLTS yang ditargetkan Presiden Prabowo dapat menjadi mesin kesejahteraan berkelanjutan bagi Indonesia.
Tinggalkan Balasan