Jakarta, Petrominer — Pemerintah diminta untuk fokus membesarkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) ketimbang sibuk menggabungkannya dengan PT Pertamina (Persero) melalui skema perusahaan induk (holding). Pasalnya, upaya penggabungan kedua BUMN tersebut tidaklah mudah.
“Penggabungan PGN ke Pertamina tidak mudah,” kata Guru besar UI, Iwa Garniwa, saat dihubungi, Selasa (23/8).
Iwan menyatakan, menggabungkan PGN ke Pertama bukan hal yang mudah. Pasalnya, saham PGN sebagian sudah menjadi kepunyaan publik, sehingga Pertamina harus membeli dulu saham tersebut.
“Saya kira bukan hal yang mudah untuk membelinya karena status saham publik. Andaipun bisa dibeli, harga jual sahamnya pasti tinggi dan akan menjadi masalah keuangan bagi Pertamina sendiri,” ujarnya.
Begitu pula dengan opsi lain, yakni PGN dilebur dengan anak usaha Pertamina, PT Pertagas atau berdiri sendiri pasca penggabungan. Langkah ini, menurut Iwa, juga bukan perkara mudah. Alasannya, selama ini kedua perusahaan tersebut cenderung bersaing, sehingga bakal menimbulkan masalah organisasi.
Iwa pun menyarankan, lebih baik pemerintah membesarkan PGN sebagai BUMN tersendiri yang mengelola hilir gas. Sedangkan, Pertamina fokus pada pengelolaan minyak, baik hulu dan hilir serta gas di hulunya.
Sebelumnya, hal senada juga pernah dikemukakan oleh ekonom UI, Faisal Basri. Malahan, Faisal meminta pemerintah kembali ke skenario awal pembentukan holding BUMN energi, yakni PGN mengakuisisi Pertagas.
Menurutnya, sebaiknya Pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi, eksploitasi, dan pemilikan ladang minyak dengan cadangan besar di luar negeri. Operasi di luar negeri ini bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri.
Sementara, PGN bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas yang memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis.
“Dengan skenario itu, bauran energi (energy mix) akan menjadi lebih progresif,” kata Faisal.
Tinggalkan Balasan