Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia (APMI) Periode 2016-2019, Wargono Soenarko.

Jakarta, Petrominer — Pemerintah diminta untuk memperhatikan persoalan yang tengah membelit industri jasa penunjang migas, terutama perusahaan pengeboran. Salah satunya adalah piutang di sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang tak kunjung dilunasi.

Hal itu disampaikan Badan Pengurus (BP) Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia (APMI) Periode 2016-2019 yang baru saja terbentuk. Penyelesaian masalah tagihan piutang ini pun dijadikan program utama jangka pendeknya.

“Jumlah tunggakan itu sangat banyak. Ini terpaksa kami ungkapkan karena sudah menjadi rahasia umum,” ujar Ketua Umum APMI, Wargono Soenarko, usai acara buka puasa bersama di kantor APMI, Kamis (16/6).

Ini baru sekarang diungkap karena selama ini banyak perusahaan jasa migas enggan untuk mengungkapkan masalah tagihan macet tersebut. Mereka khawatir hubungannya dengan perusahaan migas menjadi buruk. Hal inilah yang membuat APMI tidak tahu dengan pasti berapa besar tagihan yang macet.

Wargono menjelaskan, berdasarkan angket yang dilakukan APMI, jumlah piutang perusahaan-perusahaan pengeboran mencapai US$ 19,6 juta. Jumlah tersebut didapat hanya dari 18 perusahaan anggota APMI. Padahal anggota APMI mencapai 219 perusahaan.

“Itu hanya sekitar 10% dari total piutang kepada KKKS, TAC, dan JOB. Kami memperkirakan total utang perusahaan migas kepada perusahaan jasa pengeboran mencapai US$ 100 juta,” paparnya.

Tanpa rasa was was, Wargono menyebut Golden Spike, Lapindo dan Geo Cepu sebagai penunggak hutang terbesar. Jangka waktunya pun bervariasi, antara dua sampai tiga tahun.

Padahal, menurut Wargono, ketiga KKKS itu telah menikmati hasil produksinya. Dia pun minta Pemerintah untuk membantunya. Terserah bagaimana caranya.

Guna mendukung penyelesaian masalah tagihan macet ini, APMI sedang membuat semacam jasa Lembaga Bantuan Hukum. Sejak beberapa bulan lalu, pihak APMI pun sudah melakukan bantuan mediasi untuk menyelesaikan tagihan tersebut.

“Soal utang ini sudah sangat krusial. Kita tak akan bisa bertahan dengan kondisi yang ada seperti ini. Ini persoalan perut langsung,” ujar Wargono.

Karena itulah, tegasnya, pihak APMI akan mengadu kepada Presiden Joko Widodo terkait masalah ini dan juga semua masalah yang tengah menerpa industri jasa penunjang migas pada saat ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here