Thailand menyesuaikan kebijakannya untuk mendukung pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mendorong rumah tangga untuk memasang sistem PLTS Atap.

Bangkok, Petrominer – Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi andalan bagi Thailand untuk mengurangi ketergantungannya pada impor bahan bakar fosil. Apalagi, pembangkit listrik tenaga gas menyumbang hampir 61,3 persen dari pembangkit listrik negara itu pada tahun 2021.

GlobalData, dalam laporannya berjudul “Thailand Power Market Size, Trends, Regulations, Competitive Landscape and Forecast, 2022-2035,” mengungkapkan bahwa menipisnya cadangan gas alam dan meningkatnya tagihan impor bahan bakar telah menjadi tantangan utama bagi Thailand. Cadangan gas alam negara itu diperkirakan akan menurun tajam pada tahun 2030 jika tidak ada cadangan baru yang ditemukan, tulis perusahaan data dan analitik ini dalam laporan terbarunya tersebut.

“Lapangan Erawan, salah satu lapangan gas terbesar di Thailand, menghadapi penurunan produksi, terutama karena perselisihan antara Chevron dan perusahaan minyak dan gas milik negara, PTT Exploration & Production (PTTEP), yang mengambil alih operasi lapangan pada April 2022. Kurangnya inovasi dari PTTEP juga menjadi keprihatinan utama karena cadangan gas ditemukan di kantong-kantong kecil di lapangan Erawan dan ratusan sumur harus dibor setiap tahun untuk mempertahankan produksinya,” ujar Power Analyst GlobalData, Attaurrahman Ojindaram Saibasan, Rabu (28/9).

Karena penurunan pasokan dari Teluk Thailand, pangsa pasokan gas domestik di Thailand turun dari 64 persen menjadi 40 persen pada paruh pertama tahun 2022. Kondisi ini menyebabkan kenaikan impor gas alam cair (LNG), yang pada gilirannya mengakibatkan kenaikan tarif listrik bagi konsumen.

Pada April 2022, Pemerintah Thailand meyakinkan konsumen bahwa tidak akan ada kekurangan listrik seperti yang terjadi di Vietnam atau Sri Lanka. Meski begitu, Perdana Menteri Thailand telah memerintahkan warganya untuk memotong penggunaan listriknya sebesar 20 persen sebagai tindakan pencegahan.

“Rencana untuk memenuhi permintaan melalui pembangkitan dan impor berbasis batubara telah menciptakan skenario yang berisiko bagi negara. Sementara para aktivis lingkungan menentang peningkatan penggunaan listrik berbasis batubara, impor listrik dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Laos, untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat mungkin bukan solusi yang layak bagi Thailand dalam jangka panjang mengingat kenaikan harga bahan bakar fosil,”ungkap Saibasan.

Dalam Rencana Pengembangan Tenaga Listrik (Power Development Plan/PDP), Pemerintah Thailand bertujuan meningkatkan kapasitas listrik dari 46.090 megawatt (MW) pada tahun 2017 menjadi 77.211 MW pada tahun 2037. Negara ini bertujuan untuk menghasilkan 53 persen listriknya dari gas alam, 35 persen dari bahan bakar non-fosil dan 12 persen dari batubara pada tahun 2037.

Pemerintah juga mengumumkan bahwa melalui mekanisme Feed in Tariff (FiT) akan direalisasikan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 282,92 MW dari small power producer (SPP) dan very small power producer (VSPP). Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ini akan digunakan untuk memasok ke pengguna komersial pada tahun 2025–2026.

“Meskipun langkah-langkah tersebut mendorong industri energi terbarukan, Pemerintah Thailand harus berupaya meningkatkan kapasitas energi terbarukannya dalam skala besar untuk mengatasi ketergantungannya pada gas dan impor bahan bakar fosil. Negara ini memiliki pasar yang berkembang untuk biopower dan ada beberapa proyek PV surya yang sedang berjalan. Negara harus melihat untuk memanfaatkan kekuatannya,” ujar Saibasan menyimpulkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here