PLTS Hybrid Selayar dengan kapasitas 1,3 Mega Wattpeak (MWp).

Jakarta, Petrominer – Komisi VII DPR RI menyepakati penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hasil pembahasan Badan Anggaran DPR sebesar Rp 5,53 triliun. Angka ini naik Rp 404,4 miliar dari usulan Pemerintah yang sebesar Rp 5,12 triliun. Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya bakal digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat.

“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berkomitmen untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (22/9)

Menurut Arifin, salah satunya besaran alokasi pembangunan fisik di sektor EBTKE sebesar Rp 868,7 miliar. Anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjalankan proses transisi energi dengan memperkuat infrastruktur sektor ESDM berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Dari anggaran tersebut terdapat penyesuaian anggaran dari PLTS Atap sebesar Rp 94,44 miliar untuk dialihkan ke 12 unit PLTS Terpadu dan tiga unit PLTMH di daerah 3T dan sebanyak Rp 500,94 miliar dialokasikan untuk Kegiatan Penerangan Jalan Umum – Tenaga Surya (PJU-TS).

Alokasi lainnya, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat, adalah pembagian konverter kit bagi nelayan sebanyak 20.000 paket, konverter kit untuk petani sebanyak 30.000 paket, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 83.000 rumah tangga miskin. Untuk ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,67 triliun.

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM juga menyampaikan komitmennya untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur di tahun 2022 melalui lelang Pra Dipa. Dengan begitu, pada awal tahun 2023 bisa dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memanfaatkannya. Pemerintah pun mengharap dukungan dari Komisi VII DPR untuk segera menyampaikan kelengkapan data dan usulan penerima manfaat agar proses pengadaan segera dapat dilaksanakan.

“Kami memohon dukungan anggota komisi VII DPR untuk dapat segera menyampaikan kelengkapan data, usulan penerima manfaat agar proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Arifin.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa pemasangan PJU-TS diharapkan mampu menjadi solusi efisiensi tenaga listrik untuk penerangan di masyarakat. Fasilitas ini juga bakal menghemat pengeluaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak penerangan jalan.

“Manfaatnya sama dengan PLTS Rooftop, yakni mengurangi pembayaran tagihan listrik,” ujar Dadan.

Pemilihan penerangan menggunakan PJU-TS sebagai alat bantu penerangan memiliki kelebihan yakni sifatnya yang stand-alone. Fasilitas ini menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya, sehingga sangat cocok digunakan untuk jalan-jalan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN dan juga daerah-daerah yang mengalami krisis energi listrik, terutama di daerah terpencil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here