Jakarta, Petrominer – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menyatakan aktivitas ship to ship (STS) transfer terkait bongkar muat batubara di pelabuhan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, masih terhenti karena adanya unjuk rasa dari kelompok nelayan yang mengatasnamakan Rukun Nelayan Muara Badak.

Aksi unjuk rasa tersebut, yang digelar sejak 13 Mei 2018 pukul 10.20 WITA sampai hari ini (16/5), telah menyebabkan sekitar 28 vessel batubara di pelabuhan Muara Berau menghentikan aktifitas pemuatan (loading) batubara. Hingga kini, belum ada tindakan nyata dari aparat pemerintah untuk menghentikan unjuk rasa tersebut.

Kelompok nelayan yang berdemonstrasi tersebut menuntut adanya kompensasi dari perusahaan pertambangan batubara terkait kerugian yang mereka alami. Kelompok nelayan itu mengklaim, aktifitas bongkar muat batubara yang dilakukan oleh kapal-kapal berukuran besar di Muara Berau telah mengganggu aktivitas pencaharian mereka.

Sementara pihak perusahaan yang menggunakan STS Muara Berau mengaku telah melakukan aktivitas bongkar muat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran. Oleh karena itu, terkait dengan kompensasi yang diminta oleh nelayan, pihak perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan.

Selain menghentikan aktivitas bongkas muat, aksi unjuk rasa yang dilakukan para nelayan itu juga telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan pertambangan batubara, khususnya bagi perusahaan di Kalimantan Timur. Penundaan kegiatan bongkar muat di Muara Berau telah menghambat kegiatan penjualan batubara untuk keperluan domestik dan ekspor. Hal ini dapat menimbulkan potensi biaya demurrage dan tidak terpenuhinya kebutuhan batubara domestik dan ekspor, khususnya kebutuhan untuk pembangkit listrik.

APBI-ICMA sebagai perwakilan dari perusahaan pertambangan batubara Indonesia telah mengajukan permohonan tertulis terkait pemindahan kegiatan STS transfer batubara dari Pelabuhan Muara Berau ke Pelabuhan Muara Jawa. Permohonan resmi tersebut ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

APBI-ICMA berharap agar pihak KSOP Samarinda dapat segera mengeluarkan surat kondisi “force mejeure” sejak terhentinya aktivitas STS Muara Berau. APBI-ICMA juga minta agar aksi unjuk rasa tersebut dilaporkan ke aparat yang berwenang untuk menindak secara tegas perbuatan para pengunjuk rasa yang melanggar hukum.

“Kami juga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terbaik untuk dapat menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi antara perusahaan pertambangan batubara dan kelompok nelayan yang bersangkutan,” tulis siaran pers APBI-ICMA yang diterima Petrominer, Rabu (16/5).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here