Agus Cahyono Adi. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuka akses data hulu minyak dan gas bumi (migas) kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengundang investasi di hulu migas agar potensi sumber daya migas dapat dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, akses data tersebut dapat dilakukan dengan sistem keanggotaan. Pelayanan pemanfaatan data kepada para pengguna melalui sistem keanggotaan dan non-anggota ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019, yang telah diundangkan pada 2 Agustus 2019 lalu.

“Pemerintah telah memulai penerapan sistem keanggotaan untuk dapat mengakses data hulu migas. Pemerintah memberikan akses data kepada semua pihak yang membutuhkan, dengan akses sebesar-besarnya bagi pihak yang terdaftar menjadi anggota,” ujar Agus, Rabu (5/2).

Sistem keanggotaan ini, jelasnya, memberikan kemudahan akses kepada pengguna data guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Sementara untuk yang tidak menjadi anggota, yakni non-anggota dan observer, akses data diberikan terbatas hanya untuk data umum.

“Anggota dapat mengakses data dasar, data olahan, dan data interpretasi, sementara non-anggota hanya data dasar dan data umum. Pada dasarnya data dasar dan data umum dapat diakses secara gratis,” ujar Agus.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan sistem keanggotaan dan manfaat yang akan diperoleh anggota maupun non-anggota.

Anggota dibagi menjadi dua jenis, yakni anggota wajib yang terdiri dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan anggota tidak wajib, yakni badan usaha, badan usaha tetap, perguruan tinggi, dan unit pelaksana.

Selain anggota, data dalam Migas Data Repository (MDR) dapat diakses pula oleh non-anggota dan observer. Non-anggota dapat mengakses data dasar dan data umum, serta dapat meminta data, sementara observer hanya dapat mengakses data dasar dan data umum.

Besaran iuran untuk anggota telah ditetapkan sebesar US$ 50.000 untuk 12 KKKS pemilik lebih dari 5 Wilayah Kerja (WK), US$ 40.000 untuk 41 KKKS yang memiliki 2 sampai 5 WK, US$ 20.000 untuk 80 KKKS dengan 1 WK, dan US$ 35.000 untuk anggota tidak wajib.

Lihat juga: Terbit, Kepmen Pengelolaan Data ESDM

Pemanfaatan data hulu migas tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 6 K/03/MEM/2020 tentang Pengelolaan National Data Repository Sektor ESDM dan Pelaksanaan Tugas Walidata pada Kementerian ESDM. Kepmen ini diterbitkan tanggal 6 Januari 2020 lalu.

Untuk menjalankan tugas tersebut, jelas Agung, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menunjuk Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) ESDM sebagai walidata dan pengelola NDR seluruh sektor ESDM. Salah satu tugasnya adalah mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here