Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jakarta, Petrominer – Para produsen dan trader batubara bisa bernafas lega. Pasalnya, larangan ekspor batubara sepanjang bulan Januari 2022 ini dibatalkan. Mulai Rabu (12/1), Pemerintah secara resmi mencabut larangan ekspor dan kembali mengizinkan kegiatan ekspor batubara secara bertahap.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Pemerintah kembali mengizinkan ekspor batubara secara bertahap dan juga akan dievaluasi. Pembukaan ekspor akan dimulai dengan kapal-kapal yang telah diisi batubara dan saat ini tengah diverifikasi.

“Bagi yang lolos verifikasi sesuai peraturan dan regulasi Domestic Market Obligation (DMO), diperbolehkan berangkat Rabu lusa,” ungkapnya, Senin (10/1).

Luhut juga mengatakan bahwa masa krisis pasokan batubara di Indonesia sudah terlewati. Secara bertahap, cadangan batubara sudah bertambah dari 15 hari ke 25 hari.

Bersamaan dengan itu, jelasnya, Pemerintah tengah melakukan banyak pembenahan dalam kegiatan ekspor, khususnya terkait dengan pasokan batubara untuk PLN.

“Kita benahi banyak betul ini, kita tak ada lagi boleh PLN trading dengan trader, jadi semua harus beli dari perusahaan,” tegas Luhut.

Rapat Maraton

Rapat pembahasan penyelesaian ekspor batubara telah berlangsung secara maraton sejak Kamis (6/1/) dan berakhir Senin (10/1). Rapat koordinasi ini diikuti sejumlah pemangku kebijakan termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), para pelaku usaha di bidang pertambangan batubara, PT PLN (Persero) dan sejumlah pemangku lainnya.

Setelah rakor berakhir, Luhut meminta Tim Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang berisi Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN untuk segera menyiapkan solusi jangka menengah untuk penyelesaian pasokan batubara ke dalam negeri (DMO) untuk pembangkit listrik milik PLN.

Untuk solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai HOP minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis.

Dalam rapat koordinasi tersebut, PLN menyampaikan beberapa perkembangan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan HOP (Hari Operasi) PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari 2022, sesuai dengan arahan Menteri ESDM (akhir bulan minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP) diperlukan pasokan batu bara sebesar 16,2 juta MT. Kekurangan pasokan sebesar 2,1 juta MT yang kemarin dilaporkan sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Dirjen Minerba pada tanggal 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022.

2. Total kebutuhan armada untuk mengangkut batubara untuk pemenuhan target HOP di akhir bulan Januari 2022 sebanyak 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment. Dari kekurangan armada sejumlah 18 vessel dan 211 tongkang, telah terpenuhi sejumlah 11 vessel dan 187 tongkang. Sisanya masih dalam proses nominasi dan seluruhnya digaransi ketersediaannya oleh INSA, sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan PLN.

3. Dengan terpenuhinya tambahan pasokan batu bara dan armada angkut, maka langkah-langkah intervensi akan memberikan koreksi positif terhadap HOP yang semula dalam kondisi krisis menjadi minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP.

4. Hasil operasi lapangan tim Minerba bersama tim PLN mengenai kargo batu bara tujuan ekspor di Kalsel dan Kaltim, beberapa sudah berhasil ditindaklanjuti. Sejumlah 62,5 ribu MT kargo batubara yang diperuntukkan ekspor, atas dukungan semua pihak termasuk Dirjen Hubla, berhasil dialihkan ke tujuan domestik dan segera mengarah ke PLTU Paiton 9.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here