Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofi’ Munawar, menyebut relatif stagnan atas target Pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018. Hal ini terlihat dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Prices/ICP) yang masih konservatif pada kisaran US$ 45 – 60 per barel dan lifting minyak 771 ribu – 815 ribu barel per hari seperti tahun lalu.
“Fraksi PKS berpendapat bahwa ICP tahun 2018 masih akan berfluktuatif karena pengaruh supply, demand, dan juga geopolitik di beberapa negara penghasil minyak,” ujar Rofi’ dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Selasa (30/5).
Perkiraan itu, jelasnya, berdasarkan proyeksi IMF yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 dan 2018 akan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan tersebut diyakini akan mempengaruhi peningkatan permintaan minyak bumi. Meski begitu, ada kemungkinan negara-negara OPEC dan non-OPEC akan kembali memotong produksinya hingga tahun 2018.
“Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme lindung nilai (hedging) yang memungkinkan untuk stabilisasi,” jelas Rofi’.
Sementara terhadap target lifting minyak tahun 2018, Fraksi PKS juga menyayangkan terjadi stagnasi target. Pemerintah memberi target optimis sebesar 815 ribu bph yang tidak ada bedanya dengan tahun sebelumnya. Bahkan terdapat target pesimistis menurun yaitu hingga rentang minimal 771 ribu bph.
“Hal ini menandakan bahwa upaya Pemerintah masih dirasakan kurang sehingga pengelolaan sektor migas nasional mengalami kemunduran yang sangat signifikan dan berlangsung terus menerus serta tidak dianstisipasi dengan baik,” paparnya
Rofi’ menegaskan, Fraksi PKS memahami sekali terkait dengan permasalah mendasar yang dihadapi dalam lifting minyak bumi, seperti sumur yang tua, rendahnya investasi dan hubungan kelembagaan antar pengelola dan pemerintah yang selalu menjadi lingkaran jebakan dan tidak terselesaikan hingga saat ini.
Untuk itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah perlu melakukan terobosan baru untuk dapat mencapai target tersebut. Faktor penting dan mendesak diantaranya adalah penyelesaian RUU Migas yang diharapkan akan memberikan dampak signifikan dalam menggairahkan kembali investasi di sektor hulu migas.
Tinggalkan Balasan