Jakarta, Petrominer – SKK Migas berkolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Kolaborasi ini dituangkan lebih lanjut dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, Kamis (5/6).
Melalui MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas berharap dapat menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang lebih efektif. MoU ini juga menjadi landasan kerja sama untuk mendukung prioritas pembangunan, penguatan ketahanan energi, dan percepatan transformasi nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyambut baik kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan SKK Migas untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah di hulu migas khususnya aspek perencanaan strategis, serta menekankan pentingnya penggunaan teknologi baru.
“Penggunaan teknologi sangat penting, karena dengan teknologi baru, bahkan sumur tua masih dapat diberdayakan. Karena itu kita berharap SKK Migas dapat terus mendorong penggunaan teknologi agar produksi dan lifting migas dapat ditingkatkan, mengingat begitu besar harapan masyarakat agar kebutuhan energi bisa terpenuhi secara terjangkau,” ungkap Rachmat.
Sementara Djoko Siswanto menyatakan penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas lembaga untuk mendukung target lifting minyak dan gas bumi nasional. Kolaborasi ini juga mencerminkan upaya bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan terpadu, menyelesaikan hambatan proyek strategis, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.
“Kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan data, meningkatkan kapasitas SDM, dan mendorong perizinan yang lebih efektif demi efisiensi dan produktivitas sektor ini,” ujar Djoko.
Tinggalkan Balasan