Jakarta, Petrominer – SKK Migas bekerja sama dengan Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) untuk melakukan pembaruan peta fasilitas minyak dan gas bumi (migas) di laut. Pemetaan fasilitas di laut ini diperlukan untuk mendukung operasional hulu migas serta menjamin keselamatan pelayaran dan keamanan fasilitas migas di laut.
Kontrak kerjasama ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Kepala Pushidrosal Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan di kantor SKK Migas, Rabu (16/6).
Dwi Soetjipto mengatakan kerjasama ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Pasalnya, sektor hulu migas memiliki fasilitas yang berada di pantai, bawah air maupun di lepas pantai (offshore) dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
“Untuk itu dibutuhkan pemetaan fasilitas di laut untuk mendukung operasional hulu migas yang optimal dan sebagai aset yang strategis akan memudahkan dalam melakukan pengamanan aset hulu migas, mengingat wilayah laut Indonesia sangat luas dan sebagian wilayah operasi hulu migas dan fasilitasnya berada di perbatasan laut dengan negara lainnya,” paparnya.
Menurut Dwi, kerjasama ini tidak hanya memiliki arti ekonomi dalam memandang fasilitas hulu migas di perbatasan, tetapi juga aspek kedaulatan negara. Kerjasama ini juga dibutuhkan terutama untuk mengawal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menyimpan sumber daya migas cukup menjanjikan.
Saat ini, potensi sumber daya migas di kawasan laut dalam mulai menarik untuk dikembangkan. Ada tiga proyek yang sedang dikembangkan, antara lain di Kalimantan Timur Kutai Basin dan Proyek Abadi Masela di Laut Arafura. Tidak hanya itu, masih ada 108 cekungan yang sebagian berada di laut yang menunggu untuk dikembangkan.
Selain itu, terdapat 38 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan fasilitas hulu migas di laut. Dengan rincian, 48 lokasi terminal hulu migas; 530 unit fasilitas anjungan lepas pantai (platform) dan ribuan kilometer pipa bawah air yang harus dijaga keamanan dan kehandalannya.
“Upaya meningkatkan produksi migas nasional harus didukung dengan fasilitas produksi yang handal. Tidak hanya handal, tetapi juga fasilitas operasional hulu migas harus terdata dengan baik, agar memudahkan dalam inventarisasi asset, pemeliharaan maupun pengamananya,” tegas Dwi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pushidrosal menyampaikan dukungannya atas upaya SKK Migas dalam menjaga kinerja dan produksi migas untuk mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, kerjasama pemetaan fasilitas migas di laut sudah dilakukan sejak era BP Migas.
“Penandatangan kerjasama hari ini adalah wujud dari upaya para pihak terus meningkatkan kerjasama dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran terhadap fasilias operasi yang digunakan oleh KKKS untuk kegiatan hulu migas,” ujar Agung.
Menurutnya, pemetaan laut, penerapan operasional berwawasan lingkungan, serta akan menjadi navigas baik untuk TNI maupun masyarakat. Berdasarkan kerjasama ini, selanjutnya akan dilakukan pembaharuan peta laut, sehingga dengan peta baru tersebut akan semakin meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan fasilitas migas di laut.
Sebelumnya, dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran dan keamanan fasilitas migas di laut, SKK Migas bersama KKKS telah melakukan beberapa mitigasi kemaritiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT), dan pemetaan fasilitas migas ke dalam Peta Laut Indonesia.
Tinggalkan Balasan