Jakarta, Petrominer – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengusulkan lima hal untuk debat Calon Presiden (Capres) putaran kedua yang akan mengusung tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Infrastruktur. Acara debat kedua tersebut rencananya akan digelar tanggal 17 Pebruari 2019 mendatang.
“PWYP Indonesia mengusulkan sejumlah isu yang hendaknya dapat dielaborasi oleh kedua pasangan calon,” ujar Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, Minggu (20/1).
Maryati menjelaskan, ada lima hal yang patut dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dimasukan dalam debat kedua nanti. Pertama, ketahanan energi yang meliputi akses, pemerataan, harga dan infrastruktur.
Kedua, tata kelola sumber daya alam (SDA) yang meliputi perizinan, tata lahan dan hutan, hak-hak masyarakat dan isu hilirisasi. Ketiga, rente bisnis dan korupsi. Keempat, adapatasi dan mitigasi perubahan iklim. Dan kelima tentang diversifikasi ekonomi dan percepatan transisi energi menuju energi terbarukan.
Mengenai debat perdana, yang digelar 17 Januari 2019 lalu dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Korupsi, dan Terorisme, PWYP Indonesia pun telah menyampaikan sejumlah evaluasi mendasar dari debat tersebut.
Menurut Maryati, dalam konteks anti korupsi, kedua kandidat “terjebak” dengan isu-isu permukaan yang sangat konvensional, mulai dari pembenahan rekrutmen birokrasi dan penegakan hukum yang berorientasi “kenaikan gaji dan tunjangan”. Namun, justru problem korupsi sangat mendasar dan menjadi musuh bangsa ini, yaitu “state capture corruption”, termasuk di isu SDA, tidak menjadi sorotan.
Isu penegakan hukum kontemporer seperti Tindak Pidana Korporasi, Pencucian Uang, Kejahatan Perpajakan, Penguatan KPK, Konflik Kepentingan Sektor SDA, sepertinya masih belum menjadi fokus dari kedua kandidat, baik dalam debat kandidat perdana itu maupun dokumen visi misi kandidat yang diserahkan ke KPU.
“Padahal, fakta korupsi di sektor SDA banyak melibatkan pejabat di berbagai level, mulai dari Menteri, Anggota Parlemen, Kepala SKK Migas, Gubernur, Bupati hingga ASN lainnya, di sepanjang rantai proses industri ekstraktif. Ini menjadikan masa depan sektor SDA menjadi sangat buram,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan