Jakarta, Petrominer – Indonesia telah membatalkan rencana pembangunan PLTU batubara baru dengan kapasitas hampir 9 gigawatt (GW) pada tahun 2022. Namun, capaian ini masih menyimpan celah karena tetap mengizinkan PLTU batubara “captive” atau pembangkit listrik “off-grid” yang secara eksklusif memasok listrik untuk industri. Kondisi ini dikhawatirkan akan menggerogoti dana transisi sebesar US $20 miliar dari skema Just Energy Transition Partnerships (JETP).
Temuan ini didasarkan hasil survei tahunan kesembilan dari Global Energy Monitor tentang rencana PLTU batubara. Seperti diketahui Pemerintah Indonesia telah mengizinkan pengecualian untuk pembangkit listrik captive mengacu pada regulasi yang dikeluarkan pada September 2022, yaitu Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Laporan itu juga menemukan bahwa Indonesia tercatat masih memiliki 18,8 GW PLTU batubara yang sedang dibangun. Jumlah ini melebihi semua negara lain kecuali China dan India. Selain itu, ada sekitar 7 GW PLTU batubara sedang dalam tahap prakonstruksi.
“Sekitar 13 GW (58 persen) dari kapasitas yang sedang dibangun dan dalam pra-konstruksi merupakan PLTU batubara captive untuk industri seperti smelter nikel dan kobalt, yang dikecualikan di bawah JETP. Ini artinya, Indonesia mungkin masih jauh dari penghentian PLTU batubara,” ungkap laporan Global Energy Monitor tersebut yang diperoleh PETROMINER, Kamis (6/4).
Kendati demikian secara global, jumlah PLTU batubara yang beroperasi dan yang sedang direncanakan terus menurun, baik di negara maju maupun di negara berkembang kecuali China tahun 2022, karena terdapat PLTU yang ada dihentikan dan proyek yang direncanakan dibatalkan.
Namun laju pensiun dini PLTU harus diperbesar menjadi empat setengah kali lebih cepat, dan pembangkit batubara baru harus berhenti dibangun, agar dunia berada di jalur yang tepat untuk menghentikan penggunaan tenaga batubara pada tahun 2040, seperti yang disyaratkan untuk memenuhi tujuan kesepakatan iklim Paris. Agar tetap pada jalurnya, semua PLTU batubara yang ada harus dihentikan tahun 2030 di negara-negara terkaya di dunia, dan tahun 2040 di seluruh dunia.
Penghentian bertahap pengoperasian PLTU batubara pada tahun 2040 akan membutuhkan rata-rata sekitar 117 GW pensiunan per tahun, atau empat setengah kali kapasitas yang dihentikan tahun lalu. Rata-rata 60 GW harus dihentikan di negara-negara OECD setiap tahun untuk memenuhi tenggat penghentian penggunaan batu bara tahun 2030, dan untuk negara-negara non-OECD, 91 GW setiap tahun untuk batas waktu tahun 2040. Penghitungan pembangkit batu bara yang sedang dibangun dan dalam pertimbangan (537 GW) akan membutuhkan pemotongan yang lebih banyak.
Flora Champenois, penulis utama laporan dan manajer proyek Global Energy Monitor’s Global Coal Plant Tracker, menjelaskan bahwa baru-baru ini pendekatan kebijakan Transformasi Hijau Jepang untuk mengurangi emisi dapat menjadi bumerang. Pasalnya, proposal yang diajukan yaitu PLTU batubara bersama dengan bahan bakar lain seperti amonia dapat meningkatkan emisi dalam jangka panjang. Tidak hanya di Jepang tetapi di seluruh Asia Tenggara yang mendorong praktik tersebut.
“Teknologi yang belum teruji akan membuat Vietnam, Indonesia, dan Filipina tidak mungkin memenuhi target iklim, dan ini akan menjadi beban keuangan di pasar yang sensitif terhadap harga ini. Tidak ada ruang untuk tenaga batu bara baru atau memperpanjang umur pembangkit yang ada ketika dunia perlu menghentikan sekitar 117 gigawatt setiap tahunnya,” ungkap Flora.
Sebagai catatan, pada tahun 2022, kapasitas operasi PLTU batubara Indonesia meningkat 9 persen dari 39,4 GW menjadi 40,6 GW, dan naik 60 persen dari 25,4 GW pada tahun 2015. Semakin banyak proyek batubara baru yang beroperasi, artinya semakin banyak pula penyetopan PLTU yang dibutuhkan di masa depan.
Menurut Flora, pada level ini, transisi dari batu bara yang ada dan yang baru tidak terjadi cukup cepat untuk menghindari krisis iklim. IPCC dan PBB sama-sama memperbarui seruannya untuk menghentikan tenaga batu bara secara global dalam kesempatan terakhir untuk menghindari yang terburuk dari bahaya pemanasan bumi.
Tinggalkan Balasan