Jakarta, Petrominer — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak pengambilalihan aset PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh pihak manapun. Pasalnya, PGE merupakan bagian dari bisnis induk usahanya ntuk menjadi national energy company sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hal ini disampaikan terkait rencana Kementerian BUMN untuk mengalihkan aset PGE, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), kepada PT PLN (Persero) yang telah memasuki tahap lanjut. Proses ini dimulai dengan disepakatinya Memorandum Of Understanding (MOU) kedua BUMN tersebut. Nantnya PGE tidak lagi di bawah manajemen Pertamina namun diambil alih PLN. Tujuan dari MOU tersebut disinyalir adalah untuk mendukung mega proyek ambisius listrik 35 ribu megawatt.

“Pengambilalihan PGE oleh PLN sama sekali bukan bertujuan dalam rangka menyelamatkan Rakyat Indonesia dari krisis energi listrik. Langkah ini juga bukan semata untuk menyelamatkan daya beli Rakyat dari harga listrik yang tinggi,” ujar Presiden FSPPB, Noviandri, Kamis (4/8).

Karena itulah, tegas Noviandri, FSPPB mendesak Kementerian BUMN untuk membatalkan rencana pengambilalihan PGE oléh PLN dan lebih mengedepankan sinergi antara BUMN melalui kerjasama yang adil agar iklim investasi panasbumi menjadi lebih sehat sehingga mempercepat pengembangan energi panasbumi nasional.

FSPPB juga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan penguatan regulasi percepatan pengembangan panasbumi, terutama terkait iklim investasi dan tarif energi panasbumi.

“FSPPB mengajak seluruh Rakyat Indonesia dan serikat pekerja PLN bersatu untuk menolak segala bentuk liberalisasi, privatisisi dan komersialisasi energi nasional yang notabone merupakan kepentingan asing dalam mengakuisisi kekayaan energi nasional, dengan mengambil alih aset BUMN dan menguras rakyat dengan harga energi yang tinggi,” paparnya.

Menurut Noviandri, ada tiga alasan utama mengapa pengambilalihan PGE oleh PLN harus ditolak. Pertama, pengambilalihan ini mrupakan upaya untuk menyingkirkan Pertamina dan industri energi dan sekaligus melemahkan Pertamina dalam persaingan dengan perusahaan energi lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa energi panasbumi merupakan energi masa depan yang menjadi sasaran incaran investor swasta baik nasional maupun asing.

“Perusahaan-perusahaan asing dan swasta lainnya yang saat ini menjadi pesaing Pertamina di sektor energi berlomba lomba melakukan investasi dan menguasai cadangan panasbumi Indonesia dalam rangka mengincar bisnis ketenagalistrikan,” katanya.

Kedua, aset PGE akan menjadi ajang bancakan pemburu rente dengan menggunakan tangan PLN. Sebagaimana diketahui bahwa proyek pengadaaan listrik 35 ribu megawatt merupakan proyek penjarahan keuangan negara dan pajak rakyat oleh para cukong, taipan dengan menggunakan tangan pemerintahan yang berkuasa dan memperalat PLN. Proyek 35 ribu megawatt bertumpu pada penguasaan sektor swasta terhadap pembangkit listrik melalui strategi Independent Power Producer (IPP) atau dikenal dengan pembangkit listrik swasta.

“Cepat atau lambat aset yang berasal dari PGE akan berpindah ke tangan swasta,” jelas Noviandri.

Alasan ketiga, pengambilalihan aset PGE akan menjadi alat bagi PLN dalam menumpuk utang baru dalam rangka menambal utang lama. Sebagaimana diketahui bahwa PLN selama ini telah dijadikan sandaran oleh pemerintah untuk menumpuk utang, dengan mengelembungkan asetnya. Di mana tahun 2014, aset PLN senilai Rp 539 triliun, tiba tiba meningkat menjadi Rp 1.227 triliun, akibatnya PLN menanggung hutang yang luar biasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here