Jakarta, Petrominer – Presiden Joko Widodo dikhabarkan telah menunjuk Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Sebagai orang nomor satu di BUMN kelistrikan tersebut, Rudiantara diminta melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing PLN.
Rudiantara dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kemampuan selama ini. Menanggapi penunjukkan tersebut, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyampaikan tiga pesan penting yang perlu diperhatian oleh Dirut baru PLN.
“Tiga pesan kami untuk Dirut baru PLN adalah target proyek 35 ribu megawatt, rasio elektrifikasi dan validiasi data pelanggan sebagai dasar pemberian subsidi energi dari Pemerintah,” ujar Mulyanto, Senin (9/12).
Dia menyampaikan, PKS minta agar Dirut PLN yang baru fokus mengejar target realisasi proyek listrik 35.000 megawatt (MW). Mega proyek ini harus benar-benar diawasi dan dikawal secara serius agar tidak meleset dari target waktu yang ditentukan. Pasalnya, sebelumnya Pemerintah menargetkan proyek ini dapat selesai di tahun 2019, namun diundur hingga tahun 2028 mendatang.
“Saya pikir Dirut PLN yang baru harus banyak melakukan pembenahan agar target yang sudah ditentukan dapat tercapai. Jangan sampai target yang sudah direvisi, direvisi lagi. Ini akan membuat citra PLN menjadi terpuruk,” tegas Mulyanto.
Hal kedua yang perlu diperhatikan Dirut PLN yang baru adalah menghitung ulang rasio elektrifikasi. Saat ini, PLN mengklaim telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 98 persen di seluruh Indonesia.
Namun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan PLN, yang saat itu dipimpin oleh Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, diketahui bahwa data elektrifikasi yang disampaikan PLN belum bisa diverifikasi. Pasalnya, berdasarkan pantauan langsung oleh para anggota DPR di lapangan, masih banyak desa yang belum mendapatkan akses listrik dan penerangan.
“Data ini sangat penting. PLN jangan menyajikan data yang baik di kertas tapi dalam kenyataannya masih jauh dari yang disebutkan. Kami minta data rasio elektrifikasi ini dikaji ulang sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid,” ujar Mulyanto.
Pesan lainnya yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah validasi data jumlah pelanggan listrik golongan Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 volt ampere (VA) dan pelanggan Non-RTM 900 VA. Perbaikan data ini penting karena terkait dengan besaran jumlah subsidi energi.
“PLN harus benar-benar melilhat kondisi pelanggan di lapangan. Bukan berdasarkan sampel atau survey,” paparnya.
Menurut Mulyanto, data ini penting diperbaiki agar setiap pelanggan bisa mendapatkan haknya. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang sebenarnya masih layak digolongkan sebagai pelanggan penerima subsidi namun malah tidak tercatat oleh PLN. Sehingga beban yang harus ditanggung menjadi lebih berat.
“Untuk itu kami meminta PLN harus lebih cermat mencatat kategorisasi pelanggan ini,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan