Jakarta, Petrominer – Menuju perhelatan G20, isu mengenai transisi energi semakin kencang digaungkan. Komitmen pemerintah untuk turut serta dalam pengurangan emisi karbon menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam perhelatan tersebut.
Sektor energi nasional pun kini harus menghadapi dua tantangan utama sekaligus. Pertama, peningkatan produksi guna memastikan ketahanan energi dan mengurangi beban impor. Dan kedua, pencapaian target net zero emissions (NZE).
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong, menyampaikan bahwa upaya menjaga ketahanan energi pada masa transisi seperti saat ini menjadi hal yang patut diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Alasannya, masih belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
“Oleh karena itu, gas bumi sebagai sumber energi berbasis fosil yang lebih bersih dibandingkan batubara dan minyak bumi, diharapkan dapat menjadi andalan dalam mendukung transisi energi yang ada,” ungkap Wajong di sela-sela acara Media Briefing IPA Convex 2020 bertajuk “Gas Bumi sebagai Jembatan Menuju Transisi Energi,” Selasa (23/8).
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang sangat besar sehingga diyakini dapat mendukung proses transisi energi dengan tetap memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu agar potensi gas bumi yang ada tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara maksimal.
“Para pengambil kebijakan sebaiknya tetap berusaha memastikan agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan keyakinan investor untuk terus berinvestasi dalam proyek-proyek gas yang ada, terutama dalam hal keekonomian. Selain itu, keberlanjutan proyek gas bumi juga perlu diperhatikan agar ketersediaan gas bumi yang menjadi sumber energi tidak terputus,” ujar Wajong yang akrab disapa Meity.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan bahwa pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan menuju transisi energi nasional bersifat sangat strategis. Hal ini merujuk pada beberapa tahun terakhir, di mana penemuan cadangan migas nasional didominasi oleh gas bumi.
Selain soal potensi tersebut, menurut Komaidi, kebijakan yang diambil Pemerintah untuk industri hulu juga harus dilihat secara lebih luas. Pasalnya, sektor hulu migas memberi dampak yang besar bagi perekonomian nasional
“Perlu diingat bahwa sektor hulu migas memiliki multiplier effect yang besar, sehingga nilai tambah yang ditimbulkan pun cukup besar dan signifikan bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.
Namun sayang, kebijakan di sektor ketenagalistrikan saat ini justru mengalami pergeseran dari pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi. Ini terlihat dalam roadmap transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang terbaru, Pemerintah cenderung lebih mengutamakan pemanfaatan EBT ketimbang gas bumi.
Padahal dari aspek regulasi, menurut Komaidi, Pemerintah telah mendorong pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dengan menetapkan kebijakan harga gas bumi tertentu. Untuk itu, dia mendorong Pemerintah bersama pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir untuk duduk bersama guna menentukan kebijakan yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi nasional.
Dia pun mengingatkan untuk kembali menjalankan amanah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, di mana bauran energi utama ditetapkan sebagai berikut:
- Energi baru terbarukan setidaknya sebesar 23 persen di tahun 2025 dan setidaknya sebesar 31 persen di tahun 2050;
- Minyak harus lebih kecil dari 25 persen di tahun 2025 dan lebih kecil dari 20 persen di tahun 2050;
- Batubara paling sedikit 30 persen di tahun 2025 dan paling sedikit 25 persen di tahun 2050;
- Gas setidaknya paling sedikit 22 persen di tahun 2025 dan paling sedikit 24 persen di tahun 2050.
“Dari target tersebut di atas, gas bumi menjadi sumber energi yang justru ditingkatkan target ketersediaannya dalam mendukung transisi energi,” paparnya.
Penggerak Industri
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Pengguna Gas Bumi Indonesia (FPGBI), Achmad Widjaja, mengatakan bahwa gas bumi adalah bahan baku yang sangat penting untuk menggerakan industri. Namun saat ini, porsi gas bumi sebagian besar masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ketimbang industri dalam negeri.
“Alhasil, kebutuhan domestik gas bumi untuk industri nasional pun belum optimal terpenuhi,” tegas Widjaja.
Terkait harga, dia menilai kebijakan harga gas bumi tertentu yang sudah dibuat oleh Pemerintah hingga saat ini belum memberikan dampak yang signifikan.
“Kebijakan ini dirasa belum terlihat memberikan dampak pada tujuh jenis industri yang dimaksud. Belum ada inovasi, peningkatan daya saing, dan penciptaan multiplier effect seperti yang diharapkan, sesuai Kepmen ESDM No.134/2021,”ujar Widjaja yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Tetap Asosiasi Industri Migas pada Kadin Indonesia.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa peran gas bumi seyogyanya tak tergantikan. Pasalnya, selain sebagai bahan baku atau komoditi, gas bumi juga merupakan sumber energi yang paling efisien.
“Itu sebabnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus tidak hanya kepada industri hilir, melainkan juga kepada industri hulu yang menjadi produsen gas bumi,” ungkap Widjaja.
Tinggalkan Balasan