Jakarta, Petrominer – Upaya peningkatan produksi gas bumi dengan target sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030 seharusnya juga diimbangi dengan upaya menciptakan pasar gas. Dengan begitu, pasokan gas yang ada dapat terserap secara maksimal untuk kepentingan nasional.
Menurut Chief Executive Officer PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Budiman Parhusip, peran pasar sangat penting dalam perencanaan eksplorasi untuk menghasilkan gas. Sehingga, perusahaan mempunyai gambaran bagaimana nantinya sebuah penemuan lapangan gas dapat dipasarkan.
“Pasar itu memainkan peran yang sangat penting untuk melakukan pengembangan dan itu indikasi penting untuk perencanaan eksplorasi. Kalau market abu-abu, itu bisa mengganggu eksplorasi,” ujar Budiman dalam Plenary Session 2 IPA Convex 2021, Kamis (2/9).
Dalam diskusi yang mengusung tema “Towards 12 BSCFD: Unlocking the Gas Market” ini hadir juga Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha; Direktur Program Pengembangan Gas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Dwi Anggoro Ismukurnianto; Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Perseo), Evy Haryadi; Wakil Ketua FIPBG, Achmad Widjaja; dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN), Muhammad Haryo Yunianto. Diskusi tersebut dipandu oleh Brigita Manohara.
Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan bahwa Pertamina berkomitmen mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produksi gas bumi. Mulai dari pengembangan blok Sanga-sanga, Mahakam, hingga Donggi Senoro. Pertamina juga memiliki lapangan-lapangan gas yang belum dapat dikembangkan karena tersandung masalah monetisasi.
Oleh karena itu, ungkapnya, penting menciptakan permintaan dari lapangan gas yang cukup dekat dengan pasar. Caranya dengan menciptakan infrastruktur yang terintegrasi dengan permintaan. Hal ini juga berlaku ketika ingin mengembangkan kawasan Indonesia Timur yang notabene banyak memiliki potensi migas.
Budiman juga mengingatkan bahwa untuk mendukung peningkatan produksi dari sisi hulu, industri migas berharap juga bisa mendapatkan insentif dari pemerintah. Alasannya untuk mempertahankan produksi dari lapangan yang mature membutuhkan biaya tinggi dan strategi yang bagus untuk dapat terus beroperasi.
“Untuk terus mempertahankan produksi lapangan kita memerlukan insentif dari Pemerintah. Terima kasih kepada Kementerian ESDM yang sudah memberikan insentif untuk blok Mahakam,” tegasnya.
Sementara dari sisi sektor kelistrikan, PLN menyatakan akan terus berupaya meningkatkan pemanfaatan gas pada pembangkit listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, permintaan gas diproyeksikan meningkat dari 364 Triliun British Thermal Unit (TBTU) pada tahun 2021 menjadi 547 TBTU pada tahun 2030.
Meski begitu, Haryadi mengungkapkan ada sejumlah tantangan dan hambatan untuk mengimplementasikannya. Antara lain permintaan gas rata-rata berada dalam sistem pembangkit yang terisolasi dan kapasitas terpasangnya tidak begitu besar. Keberadaannya juga tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
Selain itu, pengembangan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) juga harus bersaing dengan sumber energi lain yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
“Ini berkaitan dengan harga. Kita harus bisa mengkalkulasikan mana yang lebih murah antara PLTG dengan EBT. Itu tantangan penyediaan gas, bagaimana membuat solusi bagi kami untuk yang lebih murah,” ungkapnya.
Haryadi mengungkapkan, pada RUPTL 2021-2030 memang ada penurunan permintaan listrik. Hal ini berdasarkan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi berkisar 6-7 persen, sedangkan sejak tahun 2015 melandai di kisaran 5 persen.
“Elastisitas energi listrik menurun sampai 0,5 persen. Ini berarti ada penurunan untuk listrik dan power system,” jelasnya.
Infrastruktur Gas
Sementara konsumen gas lainnya, yang diwakili Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), juga menegaskan adanya kenaikan permintaan. Namun sayang, kurang bisa terpenuhi karena alasan infrastruktur
Menurut Achmad Widjaja, sektor industri memiliki permintaan gas yang besar, hanya saja yang menjadi persoalan ialah infrastruktur yang belum sepenuhnya tersambung. Selain itu, belum semua pelaku industri dalam tujuh sektor industri yang mendapatkan harga gas US$ 6 per MMBTU mendapatkan harga gas yang sama. Alhasil, kebutuhan gas industri tidak sepenuhnya bisa tercukupi.
“Kalau bicara menggunakan 3 BSCFD pada dasarnya secara praktik menggunakan lebih dari itu. Kita mengatakan akan butuh 6-7 BSCFD,” katanya.
Oleh karenanya, Achmad berharap infrastruktur gas dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak pelaku industri. Di wilayah Jawa Barat dari Bekasi sampai Subang misalnya, memang ada arus utama jalur pipa untuk industri. Namun, jalur tersebut tidak mempunyai sub pipa untuk menjangkau pelaku industri yang tidak berada di jalur utama.
“Kita butuh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dan sub jalur pipa. Kita membutuhkan keamanan energi untuk memastikan wilayah yang ada industri memiliki jalur pipa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Achmad menyampaikan harapannya agar FIPBG dapat dilibatkan dalam pembahasan penyusunan perencanaan penyediaan gas di masa depan. Hal ini diyakini bisa memberikan gambaran yang utuh kepada industri terkait pengembangan gas nasional.
RUEN 2017
Dalam kesempatan itu, Satya menyatakan bahwa target produksi gas 12 BSCFD memang lebih tinggi dari apa yang dicanangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017. Meski demikian, dari sisi otoritas sudah menunjukkan komitmen melalui pemberian insentif untuk bisa menciptakan pasokan gas. Namun, dari sisi permintaan perlu dikalkulasikan juga.
“Kami mengkalkulasikan semua dan mendengar yang dikatakan industri, swasta dan industri migas untuk bisa mengcapture permintaan. Tidak hanya menangkap tapi menciptakan permintaan,” tuturnya.
Menurut Satya, perencanaan RUEN 2017 sendiri berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8 persen. Namun pada perjalanannya, Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19 yang berefek terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2045 pun diproyeksikan rata-rata sekitar 5 persen. Ini membuka diskusi untuk merevisi RUEN agar lebih membumi dari sisi pertumbuhan ekonomi.
Sementara Dwi Anggoro kembali menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan gas bumi untuk kebutuhan domestik. Sejumlah upaya dilakukan untuk bisa menciptakan permintaan gas. Seperti penetapan harga gas US$ 6 per MMBTU maupun pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas nasional.
Dalam pelaksanannya, Kementerian ESDM saat ini juga bekerja sama dengan FIPGB dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, PLN juga sudah berkomitmen untuk mengembangkan pembangkit berbasis gas di wilayah Indonesia Timur. Dengan begitu, industri di wilayah tersebut dapat berkembang.
“Kebijakan pemanfaatan gas bumi domestik merupakan kebijakan yang tepat. Upaya pemerintah, khususnya di Indonesia Timur harus mendapatkan dukungan dari semua stakeholder,” katanya.
Tinggalkan Balasan