
Jakarta, Petrominer – Target pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) tahun 2029 membutuhkan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai pemerintah perlu memiliki satu acuan yang transparan, konsisten, dan dilengkapi daftar proyek yang jelas untuk mengukur kemajuan sekaligus menarik investasi.
Temuan tersebut disampaikan IEEFA dalam studi bertajuk “Indonesia’s Electricity Planning Framework Needs a Single, Transparent Benchmark.” Studi itu menyoroti perbedaan target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan kontrak kinerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN.
Salah satu contohnya adalah pembangunan jaringan transmisi. PLN melaporkan penambahan jaringan transmisi sepanjang 2.317 kilometer sirkuit (kms) tahun 2025, atau 26% dari target 8.756 kms dalam RUPTL 2025-2034, tetapi setara 112% dari target 2.070 kms dalam kontrak kinerja.
Perbedaan juga terlihat pada proyeksi investasi ketenagalistrikan. RUPTL memperkirakan kebutuhan investasi sebesar US$14,3 miliar atau sekitar Rp244,7 triliun, sedangkan laporan kinerja ESDM mencatat target US$3,1 miliar.
PLN melaporkan realisasi investasi sebesar US$4,63 miliar. Angka tersebut setara 149% dari target ESDM, tetapi hanya 32% dari proyeksi dalam RUPTL.
Energy Finance Specialist IEEFA untuk Indonesia, Randi Bachtiar, mengatakan perbedaan acuan tersebut dapat menghasilkan penilaian berbeda mengenai kemajuan pembangunan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyelaraskan target RUPTL, target kinerja tahunan, dan daftar proyek PLN.
“Hal tersebut menghasilkan penilaian yang berbeda mengenai kemajuan pelaksanaan dan memunculkan kesimpulan yang saling bertentangan. Karena itu, Indonesia membutuhkan satu kerangka perencanaan dan pelaksanaan yang transparan untuk menyelaraskan target RUPTL, target kinerja tahunan, dan daftar proyek PLN,” ujar Randi.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun scorecard implementasi RUPTL yang dapat diakses publik. Sistem tersebut dapat mencatat target resmi, status pengadaan, target operasi komersial, serta perubahan jadwal proyek.
Sinkronisasi menjadi semakin mendesak seiring target PLTS 100 GWp pada 2029. Pasalnya, RUPTL 2025-2034 hanya menargetkan tambahan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.
Dengan kapasitas PLTS terpasang pada awal tahun baru sekitar 1,5 GWp, Indonesia harus meningkatkan kapasitas lebih dari 60 kali lipat dalam tiga tahun untuk mencapai target 100 GWp.
“Target 100 GWp membutuhkan perubahan signifikan dalam RUPTL, termasuk perubahan perencanaan pembangkitan, transmisi, storage, pengadaan, pembiayaan, serta integrasi PLTS terdistribusi dan PLTS atap,” jelas Randi.
Dia menilai kesenjangan juga terlihat pada kapasitas PLTS atap. RUPTL 2025-2034 hanya mengalokasikan kapasitas PLTS atap sebesar 3 GW, jauh di bawah skala program PLTS 100 GWp yang diluncurkan pemerintah pada Agustus 2026.
Dari sisi pendanaan, program PLTS 100 GWp diperkirakan membutuhkan investasi hingga US$73 miliar dalam tiga tahun, atau rata-rata US$24 miliar per tahun. Kebutuhan tersebut sekitar 15 kali lipat dibandingkan realisasi investasi pembangkit sepanjang tahun 2025.
Menurut Randi, kebutuhan pendanaan sebesar itu menuntut mobilisasi modal dalam skala besar dari sektor swasta maupun lembaga pembiayaan. Hal tersebut penting mengingat ruang fiskal pemerintah terbatas sehingga pembangunan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendanaan negara.
“Untuk menggaet investasi swasta, dibutuhkan kejelasan daftar proyek yang dapat diprediksi dan jadwal pengadaan yang jelas, sehingga akan memudahkan dalam menyusun perencanaan anggaran,” paparnya.
Kepastian proyek dan jadwal pengadaan juga diperlukan agar pengembang serta pemberi pinjaman dapat menyiapkan investasi dan pembiayaan sejak awal. Selain itu, dukungan pemerintah melalui mekanisme tarif, akses lahan milik negara, dan pembiayaan lunak dinilai dapat meningkatkan kelayakan proyek untuk memperoleh pembiayaan (bankability).












Tinggalkan Balasan