Bandung, Petrominer – Pemerintah terus mendorong berbagai program dalam memenuhi target 100 persen Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022. Upaya memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di wilayah Indonesia dilakukan dengan berbagai macam. Salah satunya melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 Rumah Tangga akan menerima bantuan pasang baru listrik sampai akhir tahun 2022. Sasaran dari program yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah rumah tangga tidak mampu dan yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari, menyebutkan program bantuan tersebut bertujuan untuk mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen. Program BPBL ini telah mendapatkan persertujuan dari Komisi VII DPR RI.
“Berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 September 2021, menyetujui alokasi APBN tahun 2022 untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Ida dalam pembukaan Forum Diskusi Publik, Kamis (10/8).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester I-2022 telah mencapai angka 99,56 persen. Program BPBL diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian target rasio elektrifikasi.
Selain program BPBL, Pemerintah juga memiliki beberapa strategi seperti perluasan jaringan, pembangunan minigrid, pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL).
Pemerataan Listrik
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar, mengungkapkan bahwa Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Jika rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,56 persen, rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,73 persen sampai dengan triwulan II-2022.
Wanhar menyebutkan Pemerintah memiliki tiga strategi dalam upaya pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen. Pertama melalui perluasan jaringan (grid extension), yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting.
Kedua melalui mini grid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok. Dan upaya ketiga melalui pembangunan pembangkit EBT dikombinasikan dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik.
Program BPBL, menurutnya, menggenapi tiga strategi yang sudah dijalan tersebut. Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak, pemeriksanaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.
Wanhar menyebutkan bahwa program BPBL memiliki berbagai manfaat diantaranya penerima bantuan menjadi pelanggan PT PLN (Persero), masyarakat tidak mampu memperoleh listrik lebih andal dan aman, membantu proses belajar anak-anak pada malam hari, tersedianya akses informasi dan hiburan melalui pemanfaatan listrik untuk media elektronik, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif.
