by
Tag: SP PLN
-
Gugatan SP PLN kepada Menteri ESDM Mulai Digelar di PTUN
Gugatan ini diajukan setelah menempuh upaya administrasi, namun Menteri ESDM tidak juga membatalkan atau meninjau RUPTL PLN Tahun 2025-2034
-
Tolak Power Wheeling, SP PLN Apresiasi Sikap Presiden Prabowo
Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan menolak penerapan skema power wheeling. Penolakan ini sebagai bukti kepedulian Pemerintah terhadap keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat. Sikap Presiden Prabowo terkait skema power wheeling di sektor ketenagalistrikan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim…
by
-
Anggota DPR Baru Diingatkan untuk Konsisten Tolak Power Wheeling
Jakarta, Petrominer – Hari ini, para anggota DPR RI Periode 20224-2029 dilantik dan mulai menjalankan tugas. Beragam harapan dan realisasi atas janji-janji mereka pun disampaikan. Salah satunya disampaikan oleh Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN, M. Abrar Ali, mengingatkan para anggota DPR periode 2024-2029 yang nantinya bertugas di Komisi VII…
by
-
SP PLN: Sewa Jaringan Listrik, Liberalisasi Terselubung Ala Pemerintah
Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) membalas pernyataan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, terkait skema sewa jaringan listrik yang akan diadopsi dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) bukanlah bentuk dari pasar bebas (liberalisasi) industri listrik nasional. Ketua Umum DPP SP PLN, M Abrar Ali, menyebut pernyataan tersebut keluar…
by
-
SP PLN: Power Wheeling, Benalu dalam Transisi Energi
Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk meninjau kembali kebijakan power wheeling yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan RUU EBET. Hal ini dilakukan agar dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalisir, demi menjaga kestabilan dan ketahanan energi nasional serta melindungi kepentingan ekonomi negara dan…
by
-
SP PLN: RUU EBET Sebaiknya Dibahas di Masa Rezim Baru
Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyatakan keinginan Pemerintah untuk memasukkan soal power wheeling dalam RUU EBET hendaknya jangan dipaksakan. Apalagi, keinginan itu hanya sekadar untuk memenuhi “syahwat politik” rezim yang akan berakhir Oktober 2024 mendatang. Alasannya, penolakan terhadap RUU tersebut hingga kini masih saja bergulir dari para stakeholder. Ini membuktikan RUU tersebut…
by
-
Kolaborasi Serikat Pekerja dan Direksi PLN untuk Membangun Negeri
Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menegaskan penting dan perlunya dukungan dari Pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja PLN demi kepentingan masyarakat dan kemajuan negara. SP PLN pun minta agar Pemerintah berpihak kepada PLN karena statusnya sebagai perusahaan milik negara. ”Jangan biarkan kami sendiri, PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan Milik Negara jadi Pengelola Negara…
by
-
Tolak Privatisasi Pembangkit, Serikat Pekerja Global Surati Jokowi
Jakarta, Petrominer – Perjuangan Serikat Pekerja PLN Group menolak privatisasi mendapat dukungan dari Public Services International (PSI). Federasi serikat pekerja global yang beranggotakan lebih dari 700 serikat pekerja di 154 negara itu telah mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden Joko Widodo. Surat dari federasi yang mewakili 30 juta pekerja itu berupa penolakan atas rencana Kementerian…
by
-
SP PLN Tolak Harga Batubara Masuk Perhitungan Tarif Listrik
Jakarta, Petrominer – Di tengah upaya PT PLN (Persero) mendesak Pemerintah agar komponen harga batubara dimasukkan dalam skema penghitungan tarif listrik, Serikat Pekerja (SP) PLN justru menolak gagasan tersebut. Alasannya, apabila harga batubara acuan (HBA) dimasukkan dalam penghitungan tarif listrik, potensi terjadinya kenaikan tarif listrik akan terjadi dalam waktu dekat. Karena itulah, Ketua Umum SP…
by
-
Program 35.000 MW Justru Rugikan PLN
Jakarta, Petrominer — Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyatakan bahwa PLN justru akan mengalami kerugian sampai Rp 140 triliun per tahun akibat proyek pembangunan listrik 35.000 MW. Alasannya, program itu disusun tanpa perencanaan yang matang. Ketua Umum SP PLN, Jumaris Abda, memaparkan bahwa dalam ketentuan take or pay yang disepakati dalam Power Purchase Agreement (PPA), PLN…
by
