Jakarta, Petrominer – Tafsir Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang terlalu luas telah menjadi ganjalan bagi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka berpotensi terjerat kasus hukum hanya karena penegak hukum terlalu luas menafsirkan pasal-pasal dalam UU Tipikor tersebut, misalnya dalam hal kerugian yang dialami.

“Tafsir yang sangat luas dari pasal-pasal di UU Tipikor telah menyebabkan banyak direksi BUMN terjebak dalam kasus Tipikor. Apalagi, tafsir itu merupakan wilayah tafsir dari para aparat penegak hukum,” ujar konsultan hukum Ary Zulfikar, Selasa (30/7).

Menurut Ary, aparat penegak hukum selalu mengkaitkan kekayaan negara termasuk aset atau kekayaan yang dimiliki, baik di BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Akibatnya, jika ada kerugian di level BUMN maupun level anak perusahaan BUMN, dianggap sebagai kerugian negara.

“Namun di sisi lain tafsir aset BUMN/anak perusahaan BUMN agak berbeda, jika berbicara tentang kewajiban atau hutang BUMN/anak perusahaan BUMN. Kita tidak pernah mendengar istilah hutang BUMN/anak perusahaan adalah hutang/kewajiban negara atau pemerintah,” jelas pengacara yang kerap bertindak selaku penasehat hukum dalam sejumlah kasus hukum yang melibatkan pimpinan BUMN dengan UU Tipikor.

Dengan kondisi tersebut, Ary menilai analogi aset BUMN adalah aset negara menjadi tidak relevan. Negara hanya memiliki saham pada BUMN yang dicatat sebagai kekayaan negara. Jadi negara hanya sebagai pemilik saham. Jika terkait dengan kekayaan BUMN, maka yang dilakukan oleh Direksi BUMN tentunya dalam bingkai UU Perseroan Terbatas.

Menurutnya, jika Direksi BUMN telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, dan menjalankan good corporate governance sesuai dengan fiduciary duty, maka yang bersangkutan tidak bisa dikriminalkan. Sedangkan jika jajaran direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dan menyebabkan kerugian perusahaan, maka direksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

Terjerat Hukum

Ary Zulfikar.

Seperti diketahui, sejak UU Tipikor diterapkan banyak jajaran direksi BUMN yang terjerat kasus hukum. Malahan, banyak di antaranya berakhir dengan vonis bersalah dan mendekam di jeruji besi, karena kasus yang merugikan persero yang dipimpinnya itu. Padahal, tidak semua kerugian yang terjadi di BUMN itu murni akibat kesalahan yang dilakukan direksi.

Akibatnya, para direksi BUMN kerap dalam posisi dilematis. Di satu sisi, dia dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi ketika keputusan bisnis yang diambil salah, dianggap merugikan negara dan diancam dengan UU Tipikor.

Pejabat direksi BUMN yang saat ini tengah mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan UU Tipikor antara lain adalah Sofyan Basir. Dia dijerat UU Tipikor ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero).

Ary menegaskan, tindakan jajaran direksi BUMN tidak bisa dijerat kasus hukum sepanjang aksi bisnis yang diambilnya sudah memenuh persyaratan dan prosedur yang ada di BUMN tersebut.

“Kriminalisasi terhadap business judgement rule tidak dapat dibenarkan, kecuali yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana seperti menggelapkan dana perusahaan, melakukan penipuan dan lain sebagainya,” ucap lulusan magister hukum UGM dan Doktor Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran ini.

Namun, dia mengakui yang menjadi soal saat ini adalah tafsir UU Tipikor yang terlalu luas oleh penegak hukum, khususnya Pasal 2. Hal ini telah membuat sejumlah jajaran direksi berurusan dengan hukum.

“Meskipun direksi yang bersangkutan tidak menerima uang (bribery) sepanjang menyebabkan orang lain untung, maka direksi BUMN itu dapat dituntut pidana. Sehingga tafsir ini sangat luas dan dapat disalah artikan dalam penerapannya,” kata Pimpinan AZP Legal Consultants ini.

Dia juga menilai tafsir Pasal 12 huruf a UU Tipikor terlalu luas. Aturan ini menyebutkan, penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima `janji` saja, meskipun tidak terima uang, maka dapat dikenakan tindak pidana tipikor. Padahal, pertanggungjawaban pidana seharusnya baru dapat dikenakan jika memang sudah menjadi perbuatan ‘nyata’.

Di sinilah aparat penegak hukum harus dapat memilah, di mana unsur perbuatan pidana dan kerugian negara itu terjadi dengan mengkaitkan adanya keuntungan pribadi bagi Direksi yang bersangkutan. Pengambilan keputusan bisnis yang sudah didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance, tanpa ada keuntungan pribadi, seharusnya tidak dapat dikriminalkan. Karena hal tersebut hanya menyangkut capability atau incapability dari Direksi yang bersangkutan.

“Tafsir yang sangat luas dari pasal-pasal di UU Tipikor inilah yang menyebabkan banyak direksi BUMN kemudian dapat terjebak dalam kasus Tipikor,” papar Ary.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, menurutnya, diperlukan kehati-hatian dalam penafsiran berbagai pasal dalam perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan perseroan.

Dalam kaitan penugasan melistriki Nusantara, PLN melalui program pengadaan listrik 35.000 MW membangun mulai dari pembangkit listrik, transmisi sampai gardu induk. Ini tentunya menjadi perhatian agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut tidak terhambat dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai penugasan pemerintah tersebut pada akhirnya terhambat oleh penafsiran yang berbeda dari peraturan perundang-undangan, karena tujuan akhirnya adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia,” ujar Ary.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here