Guru Besar ITS Surabaya, Mukhtasor.

Jakarta, Petrominer – Guru Besar ITS, Mukhtasor, mengingatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, agar berorientasi dalam menyelesaikan masalah. Bukan justru memicu masalah baru dalam mengelola BUMN.

Hal itu disampaikan terkait target yang disampaikan Menteri BUMN kepada Direksi PT Pertamina (Persero) yang baru untuk melakukan IPO (initial public offering) subholding guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas BUMN, Mukhtasor menunjukkan pengalaman Kementrian BUMN yang gagal menggunakan instumen IPO atau swastanisasi.

“Apakah Erick Thohir sudah lupa? Garuda sejak lama sudah IPO. Tapi toh skandal rekayasa laporan keuangan dan penyelundupan juga masih bisa terjadi. Janganlah justru swastanisasi dijadikan solusi buat BUMN Energi yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Itu tidak konstitusional,” ujar mantan Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2014, Senin (15/6).

Mukhtasor menegaskan, jika anak usaha Pertamina atau subholding atau apapun istilahnya akan dijual ke swasta, janganlah lagi-lagi menggunakan alasan transparansi dan akuntabilitas.

“Lantas apa alasan yang sebenarnya? Apakah misalnya karena grup pengusaha swasta atau para mafia sudah mengincar saham di anak usaha atau subholding Pertamina atau karena apa?” ungkap pria yang pernah bekerja sebagai Penasehat Ahli Direktur Utama Pertamina tahun 2015-2016 ini.

Mukhtasor menilai langkah Kementrian BUMN dalam swastanisasi Pertamina sangatlah sistematis. Diawali dengan restrukturisasi, membuat holding dan subholding. Selanjutnya menjual saham subholding tersebut ke swasta.

“Kita ingat pada tahun 2014 Capres Jokowi pernah janji akan membeli kembali BUMN Indosat, namun itu tidak terlaksana. Lalu saat ini justru akan menjual BUMN yang lain, apakah ini tidak terbalik-balik?” paparnya.

Dalam upaya perbaikan BUMN, Mukhtasor sepakat bahwa soal transparansi dan akuntabilitas harus diperbaiki. Untuk itu dia mengajukan solusinya.

“Jika Erick Thohir berasumsi bahwa transparansi dan akuntabilitas itu artinya harus melibatkan pihak swasa di BUMN, sesungguhnya Kementrian BUMN perlu lebih dulu memberi contoh. Kementrian BUMN harus terbuka dan bertanggungjawab atas sumber persoalan yang terjadi di BUMN. Mulai peran para mafia, menggunungnya kerugian, buruknya tatakelola dan sebagainya. Untuk itu, bagaimana kalau Kementrian BUMN lebih dulu dibubarkan?” tegasnya.

Selanjutnya, menurut Mukhtasor, pengelolaan BUMN sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen di bawah Presiden. Tentunya, lembaga ini diisi oleh unsur-unsur yang kredibel dari wakil masyarakat, kalangan profesional, pakar tatakelola bisnis, akademisi atau pakar yang mengerti politik perekonomian menurut pasal 33 UUD 1945 serta wakil Pemerintah atau kementrian terkait.

“Itu lebih penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Itu juga lebih relevan mengingat sumber masalah paling berat bagi BUMN itu justru ketika masalah itu datangnya dari Kementrian BUMN itu sendiri. Misalnya, tatakelola yang buruk di Kementrian BUMN yang ditandai dengan sebentar-sebentar bongkar pasang direksi Pertamina,” ujarnya meningkatkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here