PLTS Cirarta di Purwakarta, Jawa Timur. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama dengan Asosiasi-Asosiasi Energi Terbarukan berharap agar Ibukota Indonesia yang baru dibangun dengan mengupayakan emisi gas rumah kaca yang rendah (low carbon city) serta memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pemerintah pun diminta untuk benar-benar memperhatikan agar Ibukota yang baru tersebut dapat dihuni dengan nyaman, serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan keberlanjutan.

“Kami berharap Pemerintah bisa membangun fasilitas angkutan umum massal dan kendaraan listrik (mobil dan sepeda motor) untuk mobilitas masyarakat, tanpa mengabaikan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun fasilitas charging station di setiap sudut kota yang juga bisa bersumber dari energi terbarukan,” ujar Ketua Umum METI, Surya Darma, Selasa (27/8).

Senin (26/8) kemarin, Presiden Jokowi telah menetapkan Ibukota Negara baru yang terletak di Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Ibukota Negara yang baru ini diperkirakan menghabiskan dana Rp 466 triliun. Ini untuk membangun gedung-gedung legislatif, yudikatif, eksekutif, Istana Negara, bangunan TNI serta Polri, gedung sekolah dan perguruan tinggi, hingga sarana kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Akan dibangun pula rumah dinas untuk ASN dan TNI serta Polri.

Surya Darma menyatakan, sangat penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan 100 persen EBT untuk Ibukota Negara yang baru. Hal ini akan menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan EBT.

“Sebagai stakeholder yang bergerak dalam bidang energi terbarukan, METI bersama dengan Asosiasi-Asosiasi Energi Terbarukan berharap Ibukota yang baru sepenuhnya menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Apalagi, sumber energi terbarukan tersedia di sekitar lokasi Ibukota Negara yang baru tersebut,” tegasnya.

Dengan contoh yang diberikan pemerintah pusat untuk Ibukota Negara yang baru, ujar Surya Darma, maka pemerintah daerah juga dapat mengikuti langkah pemerintah pusat untuk memprioritaskan pemanfaatan EBT. Dengan begitu, pada akhirnya akan mendukung tercapainya target energi terbarukan dalam bauran energi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional, dan juga mendukung pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Menurut Surya Darma, dengan asumsi jumlah penduduk Ibukota Negara yang baru sebanyak 1,5 juta jiwa, maka akan dibutuhkan energi sekitar 3,75 – 4,5 TWh per tahun. Perkiraan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang perlu dibangun untuk memenuhi 100 persen kebutuhan energi Ibukota Negara yang baru adalah:

  • PLTS Atap: 535 – 640 MW
  • PLTS (Solar farm): 400 – 480 MW
  • PLTA: 200 – 230 MW
  • PLTBayu: 150 – 180 MW
  • PLTBiomassa: 140 – 170 MW

“Khusus untuk solar farm, pemerintah dapat memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai lokasi pembangunan solar farm,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here