Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, saat menyampaikan momento kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Jakarta, Petrominer – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berupaya meningkatkan koordinasi pengamanan operasi dan aset hulu minyak dan gas bumi (migas). Ini dilakukan dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders terkait demi terealisasinya rencana kerja tahun 2020.

“Salah satu penyebab tidak optimalnya operasi hulu migas adalah adanya gangguan illegal drilling dan illegal tapping yang mengganggu operasional KKKS. Malahan, aktivitas illegal ini telah menyebabkan terjadinya kecelakaan dan merusak lingkungan,” ujar Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, saat berkunjung ke kantor Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Senin (20/1).

Menurut Dwi Soetjipto, kegiatan illegal tersebut menyebabkan gangguan investasi dan tidak optimalnya produksi migas nasional. Kegiatan illegal tersebut juga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara.

Kunjungan kali ini sekaligus merupakan laporan kepada Kapolri yang merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas SKK Migas. Komisi Pengawas SKK Migas terdiri atas Menteri ESDM sebagai Ketua Pengawas, dengan anggota adalah Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri dan Kepala BKPM.

Pada kesempatan tersebut, Dwi Soetjipto memaparkan operasional hulu migas 2019 serta rencana tahun 2020. Potensi hulu migas di Indonesia masih besar, karena itu tidak heran bila menjadi salah satu adalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak perekonomian nasional.

“Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dan sektor ini kembali mampu menghasilkan produksi minyak 1 juta barel per hari di tahun 2030, SKK Migas sedang melakukan lima transformasi dan menerapkan empat strategi pencapaian,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Idham Azis menyampaikan bahwa migas telah menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko WIdodo. Karena itulah, Polri akan memberikan dukungan yang terbaik dalam menjalankan program Pemerintah dan sudah menugaskan Kabareskrim untuk membuat satgas.

“Agar efektif, dibentuk laison officer (LO) di SKK Migas dan Kabareskrim. Dalam catatan kepolisian, daerah yang menonjol adanya kegiatan illegal drilling dan illegal tapping adalah Jambi, Riau dan Sumatera Selatan,” jelas Kapolri.

Menurutnya, harus ada tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku illegal. Dengan begitu, tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Sementara Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan perusahaan di sektor hulu dan hilir Migas. “Upaya meningkatkan pengamanan yang dilakukan oleh Polri telah memberikan dampak positif, antara lain salah satu daerah operasi hulu migas mampu meningkatkan lifting sebesar 500 barel,” ujar Kabareskrim.

Sejak ditandatangani di bulan September 2018 lalu, pelaksanaan kerjasama antara SKK Migas dan Polri tentang penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum kegiatan usaha hulu migas telah diimplementasikan di wilayah Polda Aceh, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah dan Polda Papua Barat. Pelaksanaannya melibatkan 17 Kontraktor Kontrak Kerj Sama (KKKS), mulai dari Aceh sampai Papua Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here