PLTU Paiton berkapasitas 2x400 MW berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur.

Jakarta, Petrominer – Sistem kelistrikan di Indonesia mengalami peningkatan kehandalan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras PT PLN (Persero) dalam menyediakan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia tentu saja memiliki sejumlah sistem kelistrikan. Pembagian ini diyakini sebagai upaya untuk mempermudah pengawasan kondisi kelistrikan Nusantara. Saat ini, Indonesia terdiri dari 38 sistem besar dan sistem kecil yang mengelilinginya, di mana untuk Jawa dan Bali sudah menjadi satu kesatuan sistem atau biasa disebut sistem interkoneksi.

Vice President Public Relations PLN, Dwi Suryo Abdullah, pada tahun 2015 lalu, terdapat 11 sistem di Indonesia yang mengalami defisit (kekurangan pasokan listrik). Namun sejak tahun 2018, kondisi tersebut berubah dan seluruh sistem sudah tidak ada lagi yang mengalami defisit. Bahkan di sejumlah sistem besar, mempunyai cadangan daya hingga 30 persen.

“Tentunya cadangan ini tidak hanya untuk mengatasi kondisi saat pembangkit menjalani perawatan rutin. Namun yang lebih penting adalah untuk mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri manufaktur,” jelas Suryo.

Selain hal tersebut, upaya lain yang tidak kalah penting adalah mempercepat tercapainya rasio elektrifikasi 99,9 persen di akhir tahun 2019, dengan melayani sambungan baru pada masyarakat yang belum menikmati listrik. Sementara sampai 1 April 2019, rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,5 persen dengan 72,8 juta pelanggan.

Dia menjelaskan, sistem tenaga listrik yakni suatu sistem teritegrasi, yang berfungsi untuk menyediakan kebutuhan energi listrik dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan permintaan tenaga listrik dan penyediaan pasokan listrik (demand and supply). Sehingga dapat melayani kebutuhan listrik masyarakat di wilayah usaha PLN dalam kurun waktu yang lama dan berlangsung secara terus menerus.

Sistem tenaga listrik pada umumnya terbangun dari tiga fungsi utama. Pertama adalah pembangkit. Kedua, peralatan sistem yang berperan untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke kawasan yang dekat dengan pengguna energi listrik atau disebut dengan transmisi. Dan ketiga, peralatan listrik yang berperan untuk mendistribusikan energi listrik ke instalasi milik pelanggan yang tentunya harus dilewatkan alat pengukur energi listrik atau biasa disebut distribusi.

Dalam mewujudkan sistem tenaga listrik tersebut sudah pasti yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan akan kapasitas daya listrik di suatu kawasan itu tercukupi. Tidak hanya itu, sistem tersebut juga harus mempunyai cadangan daya listrik yang cukup.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada pembangkit yang harus dilakukan perawatan rutin sehingga berhenti beroperasi dan tidak berkontribusi ke sistem selama waktu perawatan. Dengan begitu, cadangan daya yang ada dapat menggantikan daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang sedang tidak berkontribusi ke sistem. Apabila tidak tersedia cadangan, maka berdampak padamnya sebagian pelanggan. Pasalnya, dalam pengoperasian sistem tenaga listrik menggunakan prinsip keseimbangan daya antara daya listrik yang dibangkitkan (supply) dengan daya listrik yang digunakan pelanggan (demand).

“Inilah yang menjadi perhatian dalam merencanakan pembangunan infrastruktur tenaga listrik di wilayah usaha PLN, meskipun biaya pokok produksi untuk menyediakan daya listrik lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Suryo.

Setelah terpenuhi daya listrik yang dibutuhkan oleh kawasan wilayah usaha PLN, prioritas sistem tenaga listrik yang dibangun harus mempertimbangkan biaya yang ekonomis. Biaya ini tentunya dengan tidak mengesampingkan kehandalan sistem, agar dalam operasionalnya sistem tersebut efisien dan berkualitas sehingga tetap terpenuhi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).

Untuk bisa mewujudkan suatu sistem tenaga listrik yang ekonomis maka pemilihan, ketersediaan, kontinuitas dan harga energi primer menjadi faktor yang utama.

Sebagai contoh meskipun Indonesia merupakan daerah tropis. Sinar matahari sampai di bumi Indonesia sekitar 12 jam dan sangat efektif untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik. Namun kenyataannya harga Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari Photo Voltage (PV) atau Solar Cell lebih mahal dibandingkan listrik yang dihasilkan dari batubara maupun gas bumi.

Begitu pula dengan pembangkit listrik PLTD skala kecil yang dikonversi dari pembakaran HSD (solar). Meskipun biayanya lebih besar dari pembangkit berbahan bakar gas, namun sangat efektif untuk dipilih khususnya ditempatkan di pulau-pulau terdepan. Pembangkit ini berperan ganda, yakni untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Indonesia yang tinggal di pulau-pulau terdepan dan sekaligus menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Contohnya di Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Daya mampu pada sistem tenaga listriknya sebesar 1,6 MW untuk melayani sekitar 500 pelanggan dengan beban rata-rata sekitar 160 kW. Ini memberikan makna bahwa kebutuhan listrik di pulau terdepan sangat siap untuk melistriki pembangunan infrastruktur untuk dermaga, telekomunikasi, pangkalan militer dan cool storage mengingat secara geopolitik sangat strategis.

Lokasi sumur dan jalur pipa WK Panasbumi Karaha, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sementara dalam sistem tenaga listrik yang besar dengan kapasitas di atas 1.000 MW, seperti di pulau Jawa yang mempunyai daya mampu 35 ribu MW, beban puncak 27 ribu MW, jumlah pelanggan 45 juta, pemilihan energi primer yang murah sangat menentukan harga pokok produksi. Saat ini, yang paling murah adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kemudian disusul dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP).

Sistem tenaga listrik seperti di Kalimantan dan Sumatera, di mana terdapat tambang batubara, maka untuk mendapatkan biaya produksi yang lebih ekonomis , jenis pembangkit listrik tenaga uap batubara mulut tambang sangat cocok untuk direalisasikan.

Pemilihan PLTU Batubara mulut tambang menjadi prioritas utama karena mampu menekan biaya operasi atau investasi karena tidak ada biaya pembangunan jetty atau dermaga sebagai tempat pombongkaran batubara , tidak ada biaya angkut batubara dari lokasi tambang batubara menuju lokasi PLTU batubara, namun kondisi ini sangat terbatas dan saat ini hanya ada dua pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera.

Dalam mewujudkan suatu sistem tenaga listrik yang efisien, handal, ekonomis dan ramah lingkungan pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan berpedoman pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), agar pemanfaatan energi nasional bisa maksimal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here