Sidak SPBU, Menteri ESDM Pastikan Tidak Ada Lagi Antrean

Samarinda, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, Kamis (7/4). Langkah ini untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan serta antrean panjang kendaraan yang akan mengisi BBM termasuk BBM bersubsidi.

“Kita lakukan sidak di lima SPBU di sekitar Kota Samarinda, tujuannya untuk melihat ketersediaan BBM di Samarinda yang beberapa waktu lalu terjadi antrean, namun hari ini saat kita lakukan sidak hasil yang kita temukan antrean sudah berkurang dan sudah lebih tertib,” ujar Arifin.

Dia berharap kondisi seperti ini akan terus berlanjut, tidak ada lagi antrean dan kelangkaan. Arifin menegaskan BBM Bersubsidi harus terus diawasi sehingga peruntukkannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan, tujuannya agar subsidinya dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi.

“Kalau (penyaluran BBM bersubsidi) itu bisa dikontrol maka dana subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara kita, jadi karena itu kita meminta kesadaran semua pihak untuk menggunakan BBM yang memang sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Arifin.

Saat sidak di SPBU Nomor 64.751.17, di Jalan Sentosa, Kota Samarinda, Menteri ESDM mendapatkan laporan dari salah seorang supir truk yang mengatakan adanya kelangkaan di SPBU 61.751.02 di wilayah Loa janan. Rombongan pun langsung bergerak melakukan sidak di SPBU dimaksud, namun setibanya di lokasi tidak ditemukan adanya antrean dan kelangkaan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menjelaskan bahwa Pertamina memberikan jaminan untuk keseluruhan stok BBM dan LPG, khususnya untuk Ramadan dan Idul Fitri. Peningkatan konsumsi saat Ramadan telah diantisipasi oleh Pertamina.

Menurut Nicke, antrian yang terjadi sebelumnya dikarenakan konsumsi solar sudah melebihi kuota yang ditetapkan. Di beberapa wilayah di Kalimantan Timur kuotanya ada yang mencapai lebih dari 20 persen (over kuota). Kemudian, Pertamina memberikan kelonggaran walaupun over kuota tetap suplai pada Maret 20022 lalu.

“Antrian mungkin terjadi sebelum itu karena over kuota dan itu barang subsidi, itu terjadi di semua wilayah di seluruh Indonesia. Kita sudah membentuk tim Satuan Tugas BBM yang anggotanya terdiri dari Kementerian ESDM, BPH Migas dan juga aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kelangkaan dan melakukan penindakan jika terjadi penimbunan dan penyalahgunaan,” jelasnya.