Jakarta, Petrominer – Pembahasan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) segera akan memasuki tahap akhir. Komisi VII DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Arifin Tasrif, sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Minerba ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Kesepakatan tersebut dicapai didapat setelah mayoritas fraksi di Komisi VII dan Menteri ESDM saling menyampaikan pandangan terkait hasil bahasan Panitia Kerja RUU Minerba dalam gelaran rapat kerja virtual yang digelar selama hampir 8 jam, Senin (11/5).

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, sembilan fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait Revisi UU Minerba. Dari hasil pembahasan tersebut, DPR dan Pemerintah sepakat membahas lebih lanjut rancangan aturan tersebut ke tingkat dua dalam Sidang Paripurna.

Mayoritas fraksi memang sudah menyampaikan pandangannya dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Minerba. Namun, Fraksi Demokrat menyatakan tidak setuju dan Fraksi PKS baru menyampaikan pandangannnya besok, Selasa (12/5).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, mengatakan pembahasan perlu ditunda karena kondisi negara yang sedang tidak kondusif karena pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini pembahasan seharusnya difokuskan dengan yang berkaitan penanganan Covid-19.

“Mempertimbangkan kondisi saat ini, di saat negara genting masyarakat menderita Covid-19 rasanya kurang tepat apabila DPR RI membahas hal-hal lain di luar kaitannya penanganan dan pengendalian Covid-19,” ungkap Sartono.

Oleh karenanya, Fraksi Demokrat menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Minerba, dan meminta pembahasan ditunda hingga pandemi Covid-19 berakhir.

“Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan dan pengembalian keputusan atas RUU tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Minerba untuk diteruskan di tingkat selanjutnya. Dan menunda pembahasan hingga tanggap darurat Covid-19 berakhir,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here