Jakarta, Petrominer – Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bakal menyelesaikan 28 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 130 triliun hingga akhir tahun 2021. Sementara untuk tahun depan, KPPIP mengestimasikan bisa menyelesaikan 29 PSN.
Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa sejak pertama kali ditetapkan tahun 2016 sampai November 2021, KPPIP berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 PSN bernilai investasi total Rp 626,1 triliun. Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja.
“Adapun selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020-November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan dengan total nilai Rp 158,8 triliun,” ungkap Wahyu dalam Media Gathering, Rabu (15/12).
Dari 32 PSN yang selesai tersebut, jelasnya, 12 PSN senilai Rp 123,1 triliun diselesaikan tahun 2020, dan 20 PSN diselesaikan pada Januari-November 2021 dengan nilai Rp 35,7 triliun. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun. Dengan begitu, total yang selesai menjadi 28 PSN senilai Rp 130 triliun sepanjang tahun 2021.
“KPPIP mengestimasikan 29 PSN dapat Selesai di tahun 2022,” ujar Wahyu yang menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
Berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun. Mayoritas proyek berskala besar yang pembangunannya dimulai tahun 2016 saat ini sudah beroperasi secara penuh. Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja.
PSN ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan rincian, Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57 persen, Sumatera Rp 778,4 triliun (13,66 persen), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun (9,94 persen), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87 persen), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85 persen), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03 persen), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06 persen dari keseluruh PSN.
“Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai sejak tahun 2016 telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian PSN ini menjadi agenda strategis dan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ujar Wahyu.
Sepanjang periode tahun 2016 hingga November 2021, pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan. Contohnya terdapat tiga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah selesai, sehingga menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang.
Begitu juga dengan proyek bendungan, ada 22 bendungan PSN telah terbangun, menambah persediaan air baku sebesar 1,56 Miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3 /detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 lt/detik, mengairi sawah seluas 206.000 hektar, dan memproduksi 123 MW listrik. Proyek irigasi, telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 865.4 hektar.
Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang mengatur percepatan proses perencanaan hingga pengoperasian proyek PSN.
Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur melalui Land Value Capture (LVC). Program ini diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024.
“Sinergi dan kolaborasi antar sektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mendorong akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Wahyu.
Tinggalkan Balasan