Jakarta, Petrominer – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk ikut melakukan pengawasan dan pengamanan atas penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi melalui Pipa. Ini merupakan bentuk dukungan dari BIN kepada BPH Migas untuk memastikan distribusi energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.
Sinergi ini dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa. Ditandatangani oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN, I Gede Made Kartikajaya, Rabu (22/2).
PKS ini bakal menjadi acuan pelaksanaan kerja sama antara BPH Migas dengan BIN untuk melakukan Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui Pipa, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui Pipa, dan mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui Pipa yang dilakukan oleh Badan Usaha atau pihak lain.
Dengan adanya PKS ini, menurut Erika, BIN akan memberikan bantuan terkait dua hal. Pemberian informasi penyalahgunaan BBM Bersubsidi, dan Pemberian pengamanan preventif dan pelatihan teknis.
“Dengan perjanjian kerja sama ini diharapkan BIN dapat memberikan informasi potensial penyalahgunaan terkait penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui Pipa serta memberikan pengamanan preventif hingga kerja sama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa Pendidikan dan pelatihan teknis intelejen,” ungkapnya.
Sementara I Gede mengatakan PKS ini merupakan strategi untuk menjaga pemeraataan energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.
“Dengan adanya PKS ini kita bisa bertukar informasi strategis untuk pencegahan distribusi BBM atau gas dalam pipa yang tidak sesuai, ini kolaborasi BPH Migas dan BIN, untuk menjaga ketersediaan energi tepat sasaran,” ungkapnya.
Nampak hadir mendampingi Kepala BPH di acara penandatanganan, Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, Wahyudi Anas, Harya Adityawarman, Eman Salman dan Sekretaris BPH Migas, Patuan Alfon Simanjutak. Sedangkan BIN dipimpin oleh Deputi Bidang Intelijen Ekonomi, I Gde Made Kartikajaya beserta jajarannya.
Tinggalkan Balasan