Bogor, Petrominer – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, kembali mengingatkan bahwa Pemerintah menuntut percepatan reformasi perizinan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Para pelaku hulu migas juga diminta segera melakukan optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, serta reaktivasi sumur tua yang masih bernilai ekonomis.
Yuliot menekankan hal tersebut karena sektor hulu migas masih menjadi penopang utama ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah percepatan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan produksi nasional yang terus merosot dalam satu dekade terakhir. Produksi yang belum mampu menutup kebutuhan domestik, yang mencapai 1,6 juta barel per hari, membuat impor tetap tinggi.
“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Karena itu, selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujar Yuliot pada pembukaan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Bogor, Rabu (3/12).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyatakan percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai menjadi dua fokus utama Rakor Dukbis 2025. Forum yang berlangsung 3–5 Desember 2025 itu melibatkan kementerian teknis, KKKS, serta pemangku kepentingan industri hulu migas.
“SKK Migas dan KKKS tengah menyusun Grand Design Dukungan Bisnis 2026 yang mengintegrasikan agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, dan keberlanjutan operasi,” ungkap Djoko.
Menurutnya, birokrasi perizinan yang panjang dan lintas sektor, mulai dari izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan masih menjadi tantangan bersama di hulu migas. Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.
Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh KKKS. Melalui platform ini, vendor memperoleh proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus kesempatan lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk terlibat dalam proyek hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.
Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan. Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut.
Pembukaan rakor juga dihadiri Staf Khusus Menteri bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Migas sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas, Nanang Abdul Manaf; Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bayu Setta; para pimpinan KKKS; serta pejabat lintas kementerian, lembaga, dan BUMN.
Empat Agenda
Dalam laporannya, Eka Bayu memaparkan bahwa Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi.
Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025. Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North (ENI), Tangkulo (Mubadala), dan Abadi LNG (INPEX).
Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor. Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.
Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.
Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate. Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himbara.
“Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas,” ujar Eka Bayu berharap.
