Jakarta, Petrominer — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan peningkatan nilai tambah komoditas mineral mentah (hilirisasi) yang sempat mandek beberapa tahun ke belakang. Hal ini dilakukan untuk mencipatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Untuk itu, Presiden mengajak seluruh jajarannya untuk berani mengubah paradigma lama terkait pemanfaatan mineral dan batu bara (Minerba).
“Menurut saya, era menjual komoditas sumber daya alam sudah berakhir. Menjual bahan mentah sudah kita hentikan,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri kemarin, seperti dikutip dari laman Sekretariat Negara, Kamis (23/3).
Menyusul langkah pemerinah merealisasikan program hilirisasi di dalam negeri, Jokowi pun meminta jajarannya bergerak cepat mengembangkan hilirisasi industri di Tanah Air, khususnya pertambangan mineral dan batu bara. Mantan Gubernur Jakarta ini menyatakan, kebijakan hilirisasi harus dilakukan lantaran banyak negara-negara maju sudah lebih dulu melakukan lompatan jauh dalam mengubah basis ekonominya dari yang hanya menjual komoditas sumber daya alam bergerak menuju ke negara yang memperkuat industri pengolahan.
“Kita juga harus menuju ke sana dan negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi, bergerak ke negara industri jasa. Kita juga ingin bergerak cepat. Kecepatan sangat penting karena negara-negara yang lain juga bergerak sangat cepat,” imbuhnya.
Yang menarik, guna mendorong kegiatan industri pengolahan mineral mentah, Jokowi meminta para menterinya untuk segera menyelesaikan segala permasalahan dan hambatan dalam pengembangan hilirisasi pertambangan Minerba. Ini dilakukan mengingat kalangan industri memerlukan kepastian dan jaminan operasi jangka panjang dalam menjalankan usahanya.
“Dan kalau memang diperlukan, berikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi,” Jokowi.
Dengan begitu, dia meyakini dengan kemudahan perizinan dan jaminan kepastian operasi tambang dalam program hilirisasi dapat memacu industri pengolahan minerba tumbuh lebih cepat dan memberikan nilai tambah mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga menjadikan upaya pembangunan lebih merata jika pengembangan hilirisasi industri Minerba terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mempersiapkan lahan, infrastruktur dan tenaga-tenaga terampil guna mendukung implementasi hilirisasi pertambangan Minerba.
“Jika ada hambatan regulasi seperti regulasi dan perizinan yang tumpang tindih, saya juga minta untuk segera dipangkas secepat-cepatnya. Dan kalau memang diperlukan, berikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi,” tutup Presiden.
