Jakarta, Petrominer — Para pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dari seluruh Indonesia mendatangai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan opininya terkait potensi kerugian keuangan negara pada program pembangunan pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW). Menurut hitungan SP PLN, negara bisa merugi hingga Rp 140 triliun per tahun dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kunjungan ini dilakukan untuk mendukung program KPK dalam upaya pencegahan kerugian keuangan negara dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Ketua DPP SP PLN, Jumadis Abda, usai mendatangi KPK, Jum’at siang (3/6).

Jumadis mendatangi KPK dengan disertai para pengurus DPP PLN dan Ketua DPD PLN seluruh Indonesia (48 DPD).

Menurutnya, kerugian yang ditimbulkan dari program 35.000 MW ini karena dua hal. Pertama, pembangunan pembangkit dilakukan oleh swasta dengan klausul take or pay-nya (swastanisasi sektor ketenagalistrikan). Di mana PLN wajib membeli energi listriknya, dan mengambil atau tidak mengambil maka PLN tetap harus bayar. Kedua, kapasitas yang dibangun sangat melebihi dari yang diperlukan. Sehingga, reserve margin sistem (cadangan daya) ketenagalistrikan setelah tahun 2019 akan mencapai 80% (sangat berlebih).

Jumadis menjelaskan, dengan reserve margin yang sangat besar tersebut, maka banyak mesin pembangkit yang tidak beroperasi alias nganggur. Karena swasta yang membangun maka PLN tetap harus bayar. Padahal reserve margin yang paling efisien adalah sekitar 25%. Karena reserve margin yang berlebih itulah, PLN harus membayar listrik swasta yang tidak beroperasi sebesar Rp 140 triliun per tahun.

“Ini bisa membangkrutkan PLN,” tegasnya.

Kunjungan ke KPK ini adalah rentetan aksi yang dilakukan SP PLN sebelumnya. Pada 21 April 2016, SP PLN turun dengan massa 5.000 anggota dari Sabang sampai Merauke di Istana Negara, Kementerian ESDM dan Menko Maritim.

Pada 11 Pebruari 2016, menggelar konferensi pers untuk menolak swastanisasi sektor ketenagalistrikan karena sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2, yakni cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Program swastanisasi ini juga membuat harga listrik menjadi lebih mahal dan sistem kelistrikan Indonesia menjadi sangat rapuh dan rawan terjadinya pemadaman seperti yang terjadi di Nias beberapa waktu yang lalu karena kelistrikannya didominasi sewa atau swasta.

“Harapan kami mudah-mudahan setelah kunjungan ke KPK ini, para pihak yang berkepentingan (Dirut PLN dan Kementerian ESDM) dapat mengevaluasi lagi sesuai dengan UUD 1945 sebagai landasannya, sehingga pembangunan pembangkit yang termasuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu kembali dikuasai oleh Negara. Negara yang membangun pembangkit itu dan tidak diserahkan kepada swasta yang sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Serta kapasitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhannya yang hanya sekitar 20.000 MW saja,” ujar Jumadis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here