Jakarta, Petrominer – PT PLN (Persero) Kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai Rp 16,75 triliun. Pinjaman dengan jangka waktu 10 tahun ini terdiri dari skema konvensional Rp 13,25 triliun dan skema syariah Rp 3,5 triliun.

“Kepercayaan ini tidak terlepas dari kemampuan PLN dalam mempertahankan tarif listrik tidak naik dan menjaga kondisi keunganan perusahaan tetap sehat,” ujar Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, usai penandatanganan perjanjian kredit sindikasi tersebut di Kantor Pusat PLN, Selasa (23/4).

Dalam pelaksanaan perjanjian pendanaan investasi ini, PLN tidak hanya menggunakan skema konvensional melainkan juga skema syariah (pembiayaan musyarakah). Ini membuktikan bahwa PLN serta Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank Syariah sangat mendukung perkembangan ekonomi syariah termasuk pendanaan skema syariah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kita berharap bahwa kerjasama ini, akan semakin berkembang di kemudian hari,” tegas Sarwono.

Sindikasi perbankan kali ini terdiri dari Bank BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, SMI, BNI Syariah dan BCA Syariah. Dana dari sindikasi perbankan ini akan digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program 35 ribu megawatt (MW).

Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan tanah air. Saat ini, PLN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, di waktu yang sama PLN juga melakukan efisiensi interal.

Hasil dari program-program investasi yang telah dilakukan PLN dari tahun ke tahun kini memberikan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi kelistrikan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Ease of Doing Business (EoDB) World Bank, indikator Getting Electricity (Kemudahan Mendapatkan Listrik) peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada tahun 2019 yang sebelumnya 38 di tahun 2018, dan di peringkat 49 pada tahun 2017.

“Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia,” ujar Sarwono.

Pada 20 Pebruari 2019 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik diantaranya: total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.

Selain itu PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23 persen tahun 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT).

Sementara bauran gas dijaga sebesar minimum 22 persen tahun 2025, guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here